Anggaran Jalur Sepeda Dihapus, Pengamat Kritik Pj Gubernur Heru Budi: Berpikir Sempit, Terkesan Hilangkan Jejak Anies

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengkritik keputusan Pj Gubernur Heru Budi yang menghapus anggaran pengembangan jalur sepeda di APBD 2023.

Achmad bahkan menilai Heru seolah tidak peduli menjadikan Ibukota Jakarta, kota yang nyaman untuk semua pengguna jalan.

"Heru berfikir sempit dan hanya fokus kepada kaum elit kota Jakarta pemilik mobil mewah," ujar Achmad.

Menurut Achmad, langkah Heru tersebut bukan cerminan Plt Gubernur yang baik karena sangat tidak partisipatif dan tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan baru yang merugikan publik.

"Heru tidak mempunyai legitimasi secara demokratis. Tidak punya janji kampanye dan diskursus publik untuk setiap kebijakan yang dibuatnya. Ini sangat bertentangan dengan etika demokrasi," ujar dia.

"Publik bisa melihat kebijakan-kebijakan yang diambil yang bertolak-belakang dengan kebijakan gubernur sebelumnya," sambungnya.

Achmad juga menilai Heru Budi terkesan memiliki motif menghilangkan jejak keberhasilan gubernur sebelumnya ketimbang kemaslahatan masyarakat.

"Heru melakukan otak-atik anggaran APBN sedemikian nekat karena merasa mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnivian dan elit partai berkuasa yang menguasai DPRD DKI Jakarta," pungkas dia.

Sebagai informasi, perpanjangan jalur sepeda tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Tepatnya tercantum dalam poin mengenai tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit.

Pada RPD yang disusun Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu disebutkan bahwa selain pengembangan sistem dan jaringan transportasi, kota berorientasi transit juga perlu dilengkapi dengan ruang-ruang publik berkualitas.

Salah satunya, termasuk infrastruktur kebinamargaan seperti jaringan jalan, lajur sepeda, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan trotoar yang aman, nyaman, dan inklusif.

Sumber: wartaekonomi

Foto: Pj Gubernur Heru Budi/Net