Jokowi dan Heru Bertemu Bahas Angkutan Massal, Said Didu: Sepertinya Pemda DKI Diminta Subsidi LRT dan KA Cepat

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (2/11/2022) kemarin.

Dalam rapat itu hadir sejumlah menteri dan juga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Menanggapi pertemuan terbatas yang juga melibatkan Heru tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said menyebut potensi pemerintah pusat meminta Pemda DKI menyatukan LRT dan Kereta Api Cepat dengan transportasi umum DKI.

Hal ini dilakukan agar pemda DKI turut membiayai proyek yang disebutnya rugi tersebut.

“Sepertinya Pemda DKI diminta menyatukan pengelolaan LRT dan KA Cepat dg transportasi umum DKI agar DKI ikut subsidi kedua proyek yang rugi tersebut,” ucapnya, Kamis, (3/11/2022).

Dia memprediksi tarif angkutan umum di DKI akan melonjak demi menutupi dua proyek itu.

“Dengan demikian kemungkinan akan terjadi peningkatan tarif angkutan umum di DKI utk menutupi kerugian LRT dan KA Cepat,” tandasnya.

Berdasarkan siaran pers dari Sekretariat Kabinet RI, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Jokowi menekankan pentingnya angkutan massal terutama di wilayah perkotaan.

“Bapak Presiden menekankan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri,” ungkapnya.

Budi menyampaikan, perlu ada percontohan dalam pembangunan moda transportasi massa tersebut dan saat ini DKI Jakarta dinilai sebagai kota yang cukup representatif untuk percontohan tersebut.

“DKI adalah salah satu kota yang paling representatif untuk digunakan sebagai contoh. Di sini sudah ada MRT [moda raya terpadu], sudah ada LRT [light rail transit], nanti ditambah, nanti ada BRT [bus rapid transit], dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain,” ujarnya.

Dalam ratas, Presiden juga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan feeder atau angkutan pengumpan bagi moda transportasi massal perkotaan yang dibangun oleh pemerintah pusat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses transportasi publik.

Menhub mencontohkan, untuk LRT Jabodebek Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI Jakarta berkewajiban untuk meneruskan feeder baik itu berupa bus atau angkutan lainnya.

“Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Pemda Jakarta maupun Pemda Sumsel akan mendukung adanya feeder, titik-titik perjumpaan yang namanya stasiun,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi juga melaporkan kepada Presiden terkait perkembangan pembangunan MRT di DKI Jakarta. Investor proyek ini tidak hanya dari Jepang tetapi juga dari Korea Selatan dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.

“Kami rencanakan pada saat G20 ada signing antara pihak Indonesia, itu Kemenhub dan DKI, dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris, sehingga ini merupakan suatu payung konkret yang bisa diandalkan,” tandasnya.

Sumber: fajar

Foto: Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu/Net