Lewat Kereta Cepat Kebanggaan Jokowi, RI Masuk Jebakan Utang China

Baca Juga

Usai KTT G20 Bali pertengahan November 2022, Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping saksikan uji kereta cepat Jakarta-Bandung. Indonesia masuk jebakan utang China.

Agak sulit untuk tidak menyebut proyek kereta cepat yang menelan biaya US$8 miliar, atau setara Rp120 triliun (kurs Rp15.000/US$), bukan jebakan utang (debt trap) China.

“Ancaman itu (jebakan utang China) masuk melalui utang korporasi atau BUMN. Disebut utang tersembunyi atau hidden debt. Ujung-ujungnya nanti keuangan negara, atau APBN dilibatkan,” papar ekonom Celios Bhima Yudhistira kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).

Masih kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) itu, jebakan utang China, tidak masuk melalui kerja sama bilateral. “Karena biasanya utang bilateral itu kecil,” ungkapnya.

Masuk akal. Dalam proyek kereta cepat JakartaBandung yang berkecepatan 350 kilometer per jam itu, awalnya berskema businnes to business (B to B), alias murni bisnis.

Artinya, sumber pendanaan serta risiko ditanggung korporasi atau BUMN. Baik itu BUMN Indonesia maupun China. Ketika terjadi gagal bayar, korporasi-lah yang bersangkutan. Sehingga tidak mengganggu keuangan negara, atau APBN.

Dalam perjalanannya, Presiden Jokowi merevisi total, melalui penerbitan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021. Beleid ini, menggantikan Perpres 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Alhasil, skema B to B agak aneh, karena melibatkan uang negara untuk pembiayaan kereta cepat. Sejak saat itu, duit APBN boleh nyemplung ke proyek tersebut. Seperti tertuang dalam pasal 4 ayat 2 Perpres 93/2021.

Ciri lainnya dari jebakan utang China, adalah bengkaknya biaya atau cost overrun. Saat masih proposal pada 2015, China menawarkan proyek kereta cepat dengan biaya US$5,13 miliar.

Selanjutnya, mengalami bengkak biaya menjadi US$6,07 miliar, setara Rp86,5 triliun. Kemudian bengkak lagi menjadi US$8 miliar, setara Rp114,24 triliun (kurs Rp14.200/US$).

Nah, dari biaya total Rp114,24 triliun, sebesar Rp65 triliun berasal dari utang Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB). “Kita harus memperhatikan proyek berskema B to B dengan pemain China, risikonya jauh lebih tinggi ketimbang utang bilateral. Di situlah yang disebut debt trap, atau jebakan utang,” terang Bhima.

Ketika BUMN yang mengelola kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami gagal bayar utang CDB, kata Bhima, kemungkinan ditambal dengan APBN. Ini baru satu proyek, kereta cepat China. Masih banyak proyek yang ditengarai bagian dari jebakan utang China. “Selain kereta cepat, proyek Waduk Jatigede, Pelabuhan Kuala Tanjung dan Tol Medan-Kualanamu dibiayai utang China,” ungkap Bhima.

1. Waduk Jatigede

Pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat ini, sebenarnya sudah direncanakan sejak era Soekarno.

Proyek bendungan baru dimulai saat SBY berkuasa, tepatnya pada 2008. Selanjutnya, diresmikan Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2015.

Waduk ini berkapasitas tampungan air 979,5 juta meter-kubik, merupakan waduk terbesar kedua setelah Jatiluhur. Pada 2015 baru diairi dan diresmikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Biaya pembangunan Waduk Jatigede mencapai Rp4 triliun yang 90 persen berasal dari dana utangan Bank Exim China (CEXIM-China).

Waduk Jatigede yang mempunyai kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta m3 merupakan waduk terbesar kedua setelah Waduk Jatiluhur. Nilai investasinya sebesar Rp4 triliun yang berasal dari APBN, sedangkan 90 persen mendapatkan pinjaman Bank Exim China.

Waduk ini mengairi daerah irigasi rentang di Kabupaten Indramayu seluas 90 ribu hektare (ha), serta mampu menyediakan air baku sebanyak 3.500 liter/detik. Di sekitar waduk dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 110 mega watt (MW), pengendalian banjir, dan pariwisata.

2. Pelabuhan Kuala Tanjung

Proyek pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, digagas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I. Pelabuhan ini digadang-gadang bisa menampung peti kemas sebesar 20 juta Teus per tahun. Dan, menjadi pelabuhan terbesar di Selat Malaka.

Untuk membangun Pelabuhan Kuala Tanjung, diperlukan dana besar, Rp12 triliun. Sudah ada dua investor China yang tertarik pengembangan, yakni Zhejiang Seaport Group dan Port of Rotterdam yang memiliki jaringan logistik global

Diharapkan bila pelabuhan ini rampung di tahun 2019, pelabuhan ini dapat berperan terutama mengembangkan industri bernilai tambah di Sumatera Utara.

Keberadaan pelabuhan ini, tentunya menopang perekonomian Sumatera yang dikenal punya sejumlah komoditas ekspor andalan.

Sebut saja minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dihasilkan Sumatera Utara (Sumut) dan Riau sebanyak 20 juta ton per tahun.

3. Jalan Tol Medan-Kualanamu

Tol sepanjang 61,8 kilometer ini, menelan biaya US$122,43 juta. Atau setara Rp1,84 triliun (kurs Rp15.000/US$). Sebesar 90 persen berasal dari pinjaman Bank Exim China, sisanya dari APBN.

Pembangunan tol ini dimulai pada 2012, diresmikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Setelah menunggu enam tahun, tol terpanjang di Pulau Sumatera itu, mulai beroperasi.

Ruas jalan tol Medan-Kualanamu sepanjang 61,8 km menjadi jalan tol terpanjang di Sumatera saat diresmikan dan beroperasi pada 2018.

Kamboja dalam Ancaman

Wakil Bendahara Umum DPP Persatuan Pelajar Islam (PII), Furqan Raka mengingatkan pemerintah Indonesia untuk waspada dengan jebakan utang China. Saat ini, Kamboja sudah terkena.

Pada 2021, utang Kamboja ke China mencapai $9 miliar, setara Rp135 triliun (kurs Rp15.000/US$). Tahun ini bakal bengkak menjadi Rp150triliun.

Lebih dari 40 persen, total utang Kamboja berasal dari China. Selain itu, China menjadi importir terbesar bagi Kamboja. Kontribusinya lebih dari 30% dari total impor Kamboja.

Sudah banyak ekonom dan analis di Kamboja memperingatkan tentang bahaya jebakan utang China. Termasuk tipu muslihat Beijing guna menciptakan ketergantungan jangka panjang suatu negara terhadap China. Termasuk itu tadi, membiayai banyak proyek di Kamboja.

Furqan menyebut China cukup agresif untuk membangun pelabuhan di Kamboja. Diduga ada kaitannya dengan masalah Laut China Selatan yang diklaim sepihak oleh China.

“Ada informasi, sudah ada perjanjian rahasia antara Kamboja dan China terkait pembangunan pelabuhan Kamboja. Kalau sudah dibangun, kekuatan militer China bisa leluasa ke situ,” ungkapnya.

Dengan kata lain, Kamboja menjadi tempat transit bagi kapal angkatan laut (AL) China. Termasuk AL kedua (penjaga pantai Tiongkok), dan AL ketiga (milisi maritim). Terkesan kuat, China ingin menguasai kawasan Laut China Selatan.

Pada 2021, lembaga riset yang berbasis di Amerika Serikat (AS), AidData membeberkan kuatnya ambisi Cina untuk membuat jalur sutera baru. Atau dikenal sebagai Belt and Road Initiative (BRI).

Untuk memuluskan rencana ini, China jor-joran menggelontorkan utang tersembunyi (hidden debt) hingga mencapai US$385 miliar, setara Rp5.775 triliun (kurs Rp15.000/US$). Sedangkan jatah Indonesia mencapai US$17,28 miliar, atau setara Rp259,2 triliun. Utang tersebut digelontorkan China sepanjang 2000-2017. Nilainya setara 1,6 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).

Namun asupan utang tersembunyi China kepada Indonesia, bukan yang terbesar. Masih ada Laos utangnya 35 persen dari PDBnya, Angloa dan Namibia masing-masing 12 persen, Brunei Darussalam 14 persen, Kazakhstan 16 persen.

Indonesia telah menerima utang dari China sebesar US$4,42 miliar, setara Rp66,3 triliun pada periode yang sama, melalui skema Official Development Assistance (ODA).

Sedangkan skema Other Official Flows (OOF), utang Indonesia ke China mencapai US$29,96 miliar, setara Rp449,4 triliun. Alhasil, Indonesia masuk 10 negara pengutang terbesar dari China.

Sumber: inilah

Foto: Presiden Jokowi saat Tinjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung/Net