Pengamat Tegaskan Heru Budi Tak Bisa Disetarakan dengan Anies Baswedan Saat Pimpin DKI, Alasannya Sangat Menohok!

Pengamat politik Refly Harun mengungkapkan bahwa Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak bisa disetarakan dengan Anies Baswedan ketika memimpin Ibu Kota.

Saat memulai menjabat sebagai gubernur sementara, Heru Budi membuka posko pengaduan di Balai Kota, padahal pada kepemimpinan Anies Baswedan sudah ada program JAKI.

Sementara itu, Heru Budi juga mengungkapkan aduan warga, salah satunya petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), bahwa terdapat lurah yang menjadikan petugas PPSU sebagai staf pribadi.

Hal tersebut sempat memicu kehebohan, karena publik menilai bahwa Heru mengungkap kebobrokan era Anies Baswedan.

"Makanya tidak ada yang namanya kontinuitas, masa sih gak ada yang baik dari Anies misalnya, seolah-olah mendelegitimasi semua hal tersebut seolah-olah buruk, kan enggak," ucap Refly Harun.

Menurut Refly Harun, kepemimpinan Heru Budi dan Anies Baswedan tidak bisa disetarakan, karena PJ Gubernur DKI adalah pejabat yang tidak dipilih melalui pemilihan.

"Ini cara kita berpemerintahan dan berdemokrasi, jadi Heru itu tidak bisa disetarakan dengan Anies, karena dia unelected official, dia hanya mengisi kekosongan," bebernya dikutip dari YouTube Refly Harun, Jumat (4/11)..

Seharusnya Heru Budi berpikir untuk manjaga warisan Anies Baswedan ketika pimpin Jakarta, karena rakyat tidak memberikan mandat secara langsung.

"Bukan orang yang memperoleh mandat, kalau sudah tahu bukan memperoleh mandat, harusnya ya dia mikir-mikir, dia jaga karya Anies Baswedan sebagai orang yang diberi mandat langsung oleh rakyat," ungkap Refly.

"Kemudian hal yang kira-kira buruk, hal yang kira-kira tidak baik, ya dia tidak udah pertahankan, jadi pertahankan hal yang baik, dan kemudian hal yang buruk diperbaiki," pungkasnya.

Sumbe: warta

Foto: