PKS: Tawaran Masuk Kabinet Jokowi Usul dari Seorang Menteri yang juga Ketum Parpol

Baca Juga

Isu PKS ditawari posisi menteri di kabinet bergulir seiring isu reshuffle kabinet. PKS disebut-sebut ditawari dua kursi menteri yang secara otomatis membuat partai berasaskan Islam itu bergabung dalam koalisi pemerintah.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman, menepis isu tersebut. PKS sudah menelusuri dan kabarnya tawaran kursi itu mencuat dari usulan seorang menteri kepada Presiden Jokowi.

"Sekarang memang berembus isu PKS ditawari 2 posisi menteri. Kami telusuri info ini, katanya itu usulan dari seorang menteri yang juga ketum sebuah partai. Konon Pak Jokowi senang dengan usulan tersebut," ucap Sohibul kepada kumparan, Selasa (1/11). 

"Tapi entah bagaimana tiba-tiba info tersebut disebarkan oleh pihak-pihak tertentu padahal tawaran tersebut belum sampai kepada kami. Jadi kami bingung," imbuh mantan Presiden PKS itu.

(Menteri yang menjabat ketua umum partai ada tiga, yaitu Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Prabowo Subianto. Sohibul tak menyebut siapa yang dimaksud).

Menurut Sohibul, PKS ditawari masuk kabinet sudah sejak periode pertama, tapi menolak karena posisi PKS tegas sesuai kesepakatan Majelis Syuro yaitu oposisi sampai 2024.

Kalau pun benar nanti ada tawaran tersebut, maka sikap PKS sudah jelas, yaitu mengucapkan terima kasih saja, karena sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro, kami akan berada di luar pemerintahan sampai periode kedua Pak Jokowi berakhir." 

- Sohibul Iman.

Soal isu perwakilan PKS bertemu Presiden Jokowi di Istana, mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengaku tidak tahu. Dia meragukan kabar beredar itu.

"Saya tidak tahu tentang adanya orang PKS yang ke Istana," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, juga menepis kabar PKS menemui Jokowi di Istana, begitu juga isu ada tawaran menteri untuk partai dakwah itu. 

"Saya sebagai Wakil Ketua Majelis Syura, saya menegaskan bahwa keputusan Majelis Syura tetap, tidak berubah, berada di luar kabinet, untuk menguatkan demokrasi melaksanakan amanat rakyat dan menaati keputusan Majelis Syura seperti di atas," ucap Hidayat Nur Wahid kepada kumparan, Kamis (27/10).

mad Kholid, menyebut isu PKS ditawari masuk kabinet dipakai untuk menjegal koalisi pendukung Anies di Pilpres 2024.

"Sejauh pengetahuan saya tidak pernah ada tawaran masuk kabinet, dengan 2 menteri dalam rangka menjegal koalisi Pak Anies. Saya sehari-hari menemani Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan saya sudah konfirmasi hal tersebut tidak ada," ucap Kholid, Senin (31/10).

Sumber: kumparan

Foto: Presiden PKS Sohibul Iman dalam rapat koordinasi nasional pemenangan Pilkada 2020 serentak, Sabtu (29/8).  Foto: PKS