Potensi Gagal Bayar Utang Luar Negeri Makin Besar

Baca Juga

POTENSI gagal bayar utang luar negeri semakin besar, berawal dari sektor properti, menjalar ke sektor keuangan, dan sektor lainnya. Kalau terjadi satu default maka akan memicu krisis valuta: investor asing akan hengkang. Kurs rupiah semakin tertekan! SOS.

Itulah yang tampaknya bakal terjadi pada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Seperti dilansir Bisnis.com, Jum’at (18 November 2022|10:04 WIB) misalnya, KIJA disebut tengah memutar otak untuk membayar utang obligasi global setara setara Rp 4,70 triliun, di tengah kenaikan suku bunga.

Perusahaan mengelola kawasan industri di Timur Jakarta seukuran dengan Manhattan, New York, tersebut baru-baru ini meminta restu untuk menukar sebagian besar obligasinya yang jatuh tempo pada 2023 senilai US$ 300 juta dengan utang yang jatuh temponya lebih lama.

S&P Global Ratings memberi nilai “tertekan” atau “distressed” pada langkah emiten bersandi KIJA ini, dan memperingatkan bahwa para pemegang saham kemungkinan tidak akan diberi kompensasi yang memadai. Sementara, Fitch Ratings mengatakan penukaran obligasi itu dilakukan untuk menghindari default.

Tawaran KIJA untuk menukar obligasinya menegaskan bagaimana kenaikan suku bunga membuat emiten properti di Asia makin rapuh. Obligasi dolar Jababeka memperpanjang penurunan dalam beberapa pekan terakhir, bersama dengan utang dari PT Lippo Karawaci and PT Agung Podomoro, yang juga diperdagangkan dalam tekanan.

“Utang pengembang Indonesia dengan peringkat lebih rendah dalam dolar AS yang cukup besar dapat mengalami risiko dalam refinancing. Terutama, pengembang dengan recurring income yang lebih sedikit akan mengalami kesulitan likuiditas,” kata Edward Chan, Direktur di S&P, dilansir Bloomberg, Jumat (18/11/2022).

Jababeka menyediakan real estat atau lahan untuk perusahaan seperti Toyota Motor Corp. dan Mattel Inc. yang mendirikan dan mengoperasikan pabrik di Indonesia.

KIJA kemudian menjual obligasi untuk mengumpulkan dana dengan rating rendah 6,5 persen pada 2016 untuk tujuan umum perusahaan. Pada saat itu, Jababeka memiliki rencana ambisius untuk membangun kota industri dan resor wisata di seluruh negeri, tetapi beberapa dari proyek tersebut tergelincir oleh pandemi dan silent tsunami 2018.

Saat ini perseroan tengah berupaya untuk memperpanjang tenor utang yang jatuh tempo pada Oktober hingga 2027. Harga obligasi tersebut telah turun hampir separuhnya sejak awal tahun ini, menurut data yang dihimpun Bloomberg.

Pekan lalu, Fitch Ratings juga telah memangkas peringkat Jababeka lebih jauh ke wilayah tingkat spekulatif, menjadi C dari CC. Penukaran obligasi yang diusulkan juga datang di tengah meningkatnya tanda-tanda adanya kekhawatiran pendanaan di antara pengembang di Indonesia.

Pasalnya, kenaikan suku bunga menekan permintaan akan properti dan mendorong biaya pembayaran utang. Kesulitan-kesulitan itu diperparah oleh dolar AS yang terus menguat. Kondisi perusahaan real estat umumnya menjadi cerminan awal krisis keuangan.

Bagi sejumlah investor bahkan, langkah KIJA menawarkan penukaran obligasi membawa kembali kenangan akan Jababeka yang pernah nyaris gagal bayar sebelum pandemi lalu.

Rencana penukaran utang saat ini juga bisa menjadi contoh bagi pengembang lainnya di Indonesia yang harga obligasnya sudah melorot di bawah 70 sen dolar, level yang dinilai tertekan.

Krisis Valuta

Cadangan devisa 09/2021 mencapai USD146,9 miliar. Setahun kemudian turun USD 16,1 miliar, menjadi USD 130,8 miliar (09/2022). Penurunan ini masih akan berlanjut, Bank Indonesia menghadapi tekanan naikkan suku bunga acuan. Krisis valuta dan ekonomi menanti.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2022 mengalami defisit 1,3 miliar dolar AS, ini disebabkan oleh melonjaknya defisit pada neraca transaksi modal dan finansial (TMF) yang mencapai 6,1 miliar dolar AS atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam Laporan Negara Pembayaran Indonesia, Realisasi Triwulan III 2022 yang diterbitkan Jumat (18/11/2022) BI menyebutkan, defisit neraca TMF pada triwulan III 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2022 yang mencapai 1,2 miliar dolar AS.

Dalam laporan BI tersebut menyebutkan tingginya defisit TMF pada triwulan III 2022 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global.

“Aliran keluar neto investasi portofolio meningkat akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang semakin tinggi dan kebutuhan pembayaran surat utang swasta yang jatuh tempo,” kata Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, dalam siaran pers, Jumat (18/11/2022).

Melihat perkembangan tersebut, BI menyatakan senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI.

“Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal,” kata Erwin.

Defisit pada NPI membuat cadangan devisa tergerus menjadi 130,78 miliar dolar AS hingga akhir September 2022, turun dari posisi triwulan II 2022 sebesar 136,38 miliar dolar AS, dan lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan posisi pada triwulan I 2022 yang mencapai 139,13 miliar dolar AS.

Meskipun demikian, menurut Erwin, kinerja NPI pada triwulan III 2022 tetap kuat menopang ketahanan eksternal.

Selain itu, transaksi berjalan pada triwulan III 2022 terus menunjukkan kinerja yang solid ditandai dengan peningkatan surplus, sehingga dapat menahan tekanan terhadap NPI.

Demikian juga dengan posisi cadangan devisa sebesar 130,8 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 5,7 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah masih berada di atas standar kecukupan internasional. (*)

Oleh: Anthony Budiawan

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Sumber: fnn

Foto: Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan/Net

Disclaimer : Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.