Ubedilah: Rezim Jokowi Didukung 82 Persen Suara Parpol, tapi Gagal Sejahterakan Rakyat

Koalisi yang dibangun rezim Joko Widodo secara angka mencapai 82 persen. Hal ini, jika diukur dari dukungan partai politik di DPR RI.

Sayangnya, kata pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, dukungan mutlak tersebut tak mampu membuat rakyat sejahtera. Pasalnya, kata dia, pemegang amanah kekuasaan tidak punya kemampuan memimpin.

"Hari ini secara empirik pemerintah menguasai 82 persen parlemen. Ini artinya rezim memiliki kekuasaan yang sangat kuat," kata Ubedilah Badrun dalam Kongres Umat Islam di Komplek Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/11).

Kongres Umat Islam di Komplek Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat/Ist

Kang Ubed, begitu dia karib disapa, pada kesempatan itu juga mengkritik pemerintah yang belakangan membanggakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen.

Lebih parah lagi, katanya, saat pandemi terjadi korupsi yang ugal-ugalan. Anggaran yang seharusnya diterima rakyat, justru dikorupsi.

Ubed juga memaparkan adanya 2.600 kasus korupsi selama delapan tahun Jokowi memimpin, yang mana aktor-aktor utama dalam kasus korupsi adalah partai penguasa.

Di dunia politik, Ubed juga menjelaskan betapa buruknya politik yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini hingga kemunduran partai politik Islam dari zaman kemerdekaan hingga saat ini yang hanya memiliki suara berkisar 30 persen.

Dia menjelaskan, alasan kemunduran partai politik Islam itu terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal mundurnya karena hilangnya persatuan umat Islam.

"Sedangkan faktor eksternal terjadi karena sekuler memusuhi partai politik Islam. Oleh karena itu perlunya mengubah cara berpikir umat," katanya.

Ke depan, Ubed mengajak agar silaturahmi umat Islam diintensifkan menuju perubahan yang lebih baik. Dia juga menyampaikan rasa kecewa terhadap narasi politik yang sedang dimainkan pemerintah.

"Terakhir, saya sampai saat ini tidak yakin tahun 2024 akan ada Pemilu. Kenapa? Karena narasi yang dibangun oleh pemerintahan adalah tahun depan sebagai tahun yang gelap," pungkasnya.

Sumber: rmol

Foto: Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun/Net