Yusuf Martak Sentil Erick Thohir: Ngurus BUMN Aja Nggak Beres, Mau Jadi Presiden?

Nama Menteri BUMN Erick Thohir masuk dalam bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024 mendatang.

Tercatutnya nama Menteri BUMN ini membuat sejumlah pihak getol memberikan dukungan bahkan mengkampanyekan Erick Thohir secara terang-terangan dan secara underground.

Bahkan, beberapa pihak menyebut terdapat politisasi dalam tubuh BUMN usai Erick Thohir ramai dikabarkan akan maju dalam kontestasi politik mendatang.

Kabar mengenai Erick Thohir akan maju dalam Pilpres 2024 ini membuat Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) Yusuf Martak bereaksi.

Dalam dialognya bersama Refly Harun, Yusuf menilai Erick Thohir tidak layak menjadi seorang presiden.

Lantaran, Erick Thohir tidak memiliki pengalaman yang dapat menjadikan dirinya pantas maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

"Tetapi Menteri BUMN punya pengalaman kan," tanya Refly seperti dikutip melalui kanal YouTube Refly Harun pada Selasa (8/11/22).

"Manajer sepak bola. Itu pengalaman yang pernah saya tahu," jawab Yusuf.

Yusuf kemudian menilai kinerja Erick saat menjabat sebagai Menteri BUMN. Menurutnya, sebagai seorang menteri, Erick tidak bisa mengurus masalah-masalah yang ada dengan baik.

"Tapi paling tidak sekarang kan BUMN kan rajin sekali mengkampanyekan beliau," ujar Refly.

"Kampanye untuk mau jadi presiden. Ngurus BUMN aja nggak beres, mau jadi presiden," timpal Yusuf.

Hasil Survei, Nama Erick Thohir Muncul Dampingi Prabowo

Hasil Survei Y-Publica, nama Erick Thohir muncul sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kedua pasangan ini dinilai layak dan mendapatkan dukungan sebanyak 34,7 persen.

Prabowo-Erick masih berada di peringkat kedua pasangan yang paling diminati. Di posisi pertama ada Ganjar-Yenny Wahid.

"Ganjar-Yenny, Prabowo-Erick, dan Anies-AHY paling banyak dipilih publik sebagai pasangan capres-cawapres," kata irektur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, dikutip dari ANTARA pada Rabu (9/11/22).

Sumber: suara

Foto: Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) Yusuf Martak/Net