7 Kebijakan Gus Dur Saat Menjabat Sebagai Presiden Yang Perlu Diingat

Baca Juga

Mantan Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, meskipun tidak memegang waktu jabatan yang lama dalam kursi Kepresidenan, beliau tetap mempunyai berbagai kebijakan yang beberapa di antaranya masih digunakan hingga saat ini. 

Menghimpun sumber dari Jurnal dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol dan beberapa sumber lain pada Jumat (30/12/2022), berikut adalah deretan kebijakan Gus Dur saat menjabat sebagai Presiden Indonesia di berbagai bidang.

Kebijakan Gus Dur Sebagai Presiden

1. Membubarkan Departemen/Kementerian Penerangan

Departemen atau Kementerian Penerangan dianggap menjadi "senjata Presiden Soeharto dalam mengontrol media massa di Indonesia. Namun, di era Gus Dur, departemen ini dibubarkan karena dianggap mengekang kebebasan pers dan terlalu mencampuri penerimaan informasi untuk masyarakat.

2. Mencabut Larangan Terhadap Ajaran Marxisme, Leninisme dan Komunisme

Ajaran Marxisme, Leninisme dan Komunisme dianggap berkaitan erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan berlawanan dengan ajaran bangsa. Namun, di era Gus Dur, ketiga ajaran tersebut dicabut. Saat itu, tidak sedikit masyarakat dan oposisi yang menganggap bahwa kebijakan ini hanya untuk menarik simpati anggota keluarga PKI.

3. Mencoba Menjalin Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kebijakan kontroversial lain dari Gus Dur adalah mencoba menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Lagi-lagi kebijakan ini dikecam, terkhusus oleh umat Muslim di Indonesia. Alasannya tentu karena Israel dianggap sebagai musuh umat Muslim karena berusaha merusak Palestina.

4. Membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah dewan yang Gus Dur bentuk untuk memecahkan krisis moneter di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Gus Dur, perekonomian Indonesia pada akhirnya mulai stabil dan bahkan ditemukan perkembangan ekonomi.

5. Tidak Mencairkan Dana Bantuan IMF

Indonesia sempat mendapat dana bantuan dari organisasi IMF. Namun, dana tersebut tidak pernah dicairkan oleh Gus Dur karena dianggap tidak perlu. Terbukti, di bawah kepemimpinan Gus Dur, peran DEN serta adanya faktor eksternal seperti harga dolar ke rupiah yang rendah serta meningkatnya ekspor pertanian, perekonomian Indonesia bisa membaik tanpa menggunakan dana bantuan.

6. Menaruh TNI Dan Polri di Bawah Arahan Presiden Langsung

Sebelum era kepemimpinan Gus Dur, tugas TNI dan Polri terbilang rancu, kurang jelas dan terkesan tumpang tindih. Namun, Gus Dur yang meletakkan TNI dan Polri di bawah arahannya langsung serta memperdetail tugas dari masing-masing lembaga, sehingga TNI serta Polri tidak lagi mengambil alih tugas masing-masing.

7. Meresmikan Hari Libur Nasional Imlek

Di masa kepresidenan Soeharto, etnis Tionghoa tidak mendapatkan kebebasan dalam ruang publik. Tetapi, Gus Dur menghapus peraturan yang membatasi pergerakan etnis Tionghoa. Beliau bahkan juga meresmikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional.

Sumber: kontenjatim

Foto: Gus Dur/Net