Aneh! Luhut Tolak OTT Padahal Seharusnya Jadi Target KPK, Pengamat: Dia Pejabat Merangkap Pebisnis

Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengomentari penolakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Luhut menolak OTT yang dilakukan oleh KPK lantaran negara-negara yang bermartabat dan maju menguatkan sistem digitalisasi alih-alih melakukan OTT.

Baca Juga: Menohok! Luhut Sebut OTT KPK Bikin Citra Indonesia Jelek, Susi Pudjiastuti: Bukannya Korupsi yang Tidak Bagus?

Penawaran penguatan digitalisasi tersebut disampaikan Luhut saat menghadiri acara Green Port Awards 2022 di Jakarta pada Rabu(28/12).

Menanggapi hal tersebut, Gigin menilai Luhut seharusnya menjadi salah satu target operasi yang dilakukan oleh KPK.

Itu karena, selain menjabat sebagai menteri di kabinet, Luhut juga merangkap profesi lainnya yaitu sebagai pebisnis. Terlebih, bisnis yang dijalankan oleh Luhut bisa dikatakan memanfaatkan musibah Covid-19.

“Dia sendiri seharusnya target KPK. Dia pejabat merangkap pebisnis. Konyolnya lagi, bisnisnya memanfaatkan musibah covid 19,” ujar Gigin, dikutip NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Jumat (30/12).

Penolakan terhadap OTT KPK bukan kali ini saja disampaikan Luhut. Sebelumnya dalam acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12), Luhut menyarankan agar KPK jangan sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Luhut, jika digitalisasi di Indonesia berjalan dengan baik, maka tidak ada yang bisa bermain-main dengan sistem.

Selain itu, menurut Luhut, OTT terhadap pejabat negara yang diduga melakukan tindakan korupsi bukan hal yang baik.

Dia sendiri seharusnya target KPK. Dia pejabat merangkap pebisnis. Konyolnya lagi, bisnisnya memanfaatkan musibah covid 19. https://t.co/v32JTkxvxC
— gigin praginanto (@giginpraginanto) December 29, 2022

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutan di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan pada Selasa (27/12), menyatakan bahwa KPK tidak bisa diintervensi kekuasaan manapun dan OTT tetap dijalankan.

Sumber: suara

Foto: Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto/Net