Aniesnomics

Baca Juga

ANIESNOMICS merupakan gabungan dari nama seorang Anies Rasyid Baswedan dan istilah bidang disiplin yang menjadi model filosofi, hukum dan praktek kebijakan publik. Sebagai gubernur yang paling berprestasi di Indonesia, berbagai kebijakan dalam mengelola Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain.

Anies sekarang bukan seorang pribadi milik keluarga Baswedan, tapi tokoh publik milik masyarakat luas. Wajahnya menggambarkan berjuta rupa rakyat Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke.

Kepentingan Anies melebur dalam kepentingan bersama yang ingin menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di pundaknya beban hidup rakyat, di lidahnya pahit getir kaum papa, di matanya tangis korban ketidakadilan, di telinganya suara gemuruh tuntutan perubahan, dan seterusnya.

Anies telah menjelma bak ratu adil dalam mitologi Jawa. Sosok yang membawa misi penyelamatan, mewujudkan kesejahteraan, menghancurkan kedhaliman dan menegakkan keadilan. Semua itu ilusi orang-orang yang mengelu-elukan Anies sebagai presiden di berbagai penjuru Tanah Air.

Potensi Suara Anies

Anies tetaplah Anies. Seorang putra terbaik bangsa yang dikehendaki publik maju menjadi calon presiden. Jumlah mereka, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, sebesar 33,2 persen sesuai dengan elektabilitas teranyar.

Maka dari itu, jumlah pemilih Anies sementara diperkirakan sebesar 63.087.360 orang dari 190.022.169 Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Jumlah ini pasti lebih besar dari peroleh partai parlemen mana pun, hatta termasuk PDIP sebagai pemenang Pileg yang mengantongi suara sebesar 27.053.961 orang.

Memang, trend suara Anies meningkatkan tajam. Sehingga, ia sangat berpotensi memenangkan Pilpres 2024. Asal,  partai yang mengusungnya memenuhi syarat ambang batas presidensial, serta terlepas dari skenario kriminalisasi. Keberhasilan memimpin Jakarta menjadi komoditi kampanye paling efektif.

Apalagi, 23 janji kampanye Anies pada Pilgub 2017 banyak yang terealisasi dengan baik. Walaupun PDIP hanya mengakui 5 janji kampanye yang terlaksana, dan sisanya tidak terrealisir. Antara lain:

Pertama, Anies merealisasi KJP Plus dengan menjangkau anak putus sekolah bisa digunakan untuk Program Kejar Paket. Namun belum ke Madrasah atau sekolah dibawah Kementerian Agama;

Kedua, Anies menjaga harga kebutuhan pangan di Jakarta dengan mengendalikan inflasi. Realisasinya inflasi terjaga di level 2,4 persen selama periode 2018-2021;

Ketiga, Anies sudah mengintegrasikan transportasi di Jakarta dengan satu harga JakLingko, namun mengorbankan pelayanan terutama di Transjakarta yang menyebabkan menumpuknya penumpang di halte-halte Transjakarta;

Keempat, Anies menyelenggarakan berbagai kesenian Jakarta sepanjang tahun. Pemprov DKI rutin menggelar festival kesenian sejak tahun 2018 lalu;

Kelima, Anies menghibahkan Rp 352 miliar untuk 131 organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan tempat ibadah tahun 2022.

Jamaluddin Ritonga dan Husni Umar, untuk menyebut beberapa pengamat yang menilai mayoritas janji Anies telah direalisasikan. Bahwa kemudian, dari 23 janji, realisasi belum maksimal, memang harus diakui secara gentle.

Ini terkait dengan terpaan Krisis kesehatan selama dua tahun lebih telah menyedot banyak anggaran. Semua demi keselamatan manusia yang menjadi hukum tertinggi. Atau dalam adagium Yunani: "Salus Populi Suprema Lex Esto" (Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi).

PKS, partai pemenang ketiga DPRD Jakarta, tak sepaham dengan PDIP dan setuju dengan penilaian pengamat di atas. Bahwasannya, pelaksanaan janji kampanye Anies telah berjalan on the track. Meski pelaksanaan belum memenuhi target maksimal. Banyak pihak memaklumi lantaran Pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Tawaran Kinerja

Untuk melihat skor pelaksanaan 23 janji kampanye Anies, siapa pun bisa menilai secara langsung. Caranya dengan membandingkan janji dengan senyatanya yang telah dilakukan oleh Anies. Adapun 23 janji tersebut sebagai berikut:

1. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun), yang juga dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu.

2. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar Sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama.

3. Membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirausaha baru, selama lima tahun.

4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas Pendidikan Kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha ke dalamnya, untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha.

5. Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, serta menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan Pedagang Kali Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang.

6. Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.

7. Membangun pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (Smart City).

8. Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95 persen, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

9. Meningkatkan Realisasi Rencana Program (daya serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.

10. Memuliakan perempuan Jakarta dengan mendukung Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Ekslusif, melakukan pendataan dan pemantauan dini terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik khusus seperti Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga.

11. Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri.

12. Melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi serta praktik perdagangan manusia (human traficking) dengan mengaktifkan 267 Rumah Aman, merevitalisasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan berbasis aplikasi bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jakarta, dan memberi subsidi bantuan hukum bagi korban.

13. Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkau seluruh warga, pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta.

14. Mengatasi kesenjangan Ibu Kota dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan Mandiri dengan menyediakan infrastruktur, lapangan kerja, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi segenap warganya dan menjadikannya sebagai pusat inovasi konservasi ekologi.

15. Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan budaya membaca melalui Program Taman Maju Bersama, yaitu merevitalisasi taman-taman yang ada, membangun taman-taman baru dari wilayah pinggiran Jakarta, serta membangun Taman Pintar (Science Park).

16. Membangun dan merevitalisasi pusat-pusat pengembangan kebudayaan, antara lain dengan:

(a) Membangun Taman Benyamin Sueb sebagai pusat perawatan dan pengembangan kebudayaan Betawi dan pusat interaksi lintas-komunitas, yang di dalamnya berdiri Museum Kebudayaan Betawi.

(b) Menyelamatkan dan merevitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin dengan melakukan digitalisasi seluruh koleksinya, profesionalisasi pengelolaannya serta memperlayak sarana dan prasarananya.

(c) Menjadikan Jakarta sebagai pusat kebangkitan film nasional melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan dalam kerja kreatif sinematografi dan industri film.

17. Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta sepanjang tahun untuk mengembangkan pembinaan olahraga dan kesenian berbasis komunitas.

18. Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga; menggalakkan kegiatan cocok tanam kota (urban farming); melakukan audit berkala keamanan kampung; serta memperluas cakupan dan menperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

19. Memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk, dan memberikan subsidi langsung untuk warga tidak mampu.

20. Merevitalisasi layanan dokter komunitas, melakukan pelatihan peduli kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar, melakukan pelatihan peduli lingkungan hidup, dan mengaktifkan Pos Perempuan Mandiri sebagai bagian dari program pengembangan Posyandu dan Posbindu.

21. Memberdayakan para pengembang kelas menengah untuk merealisasikan pembangunan kampung susun, kampung deret dan rumah susun, serta mempermudah akses kepemilikan bagi warga tidak mampu.

22. Membangun pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat bersejarah dan pusat-pusat kegiatan warga sebagai tempat yang ramah, aman dan sejuk bagi anak, lansia dan warga difabel.

23. Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, Sekolah Minggu dan Majelis Taklim berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.

Secara tehnokratis, 23 janji kampanye dilaksanakan dalam bentuk program selama 5 tahun anggaran. Selama 1825 hari Anies memimpin Jakarta dan menghabiskan anggaran sebesar Rp 382,56 triliun. Dengan rincian: Rp 70,11 triliun pada APBD 2018, Rp 86,89 triliun pada 2019, Rp 63,23 triliun pada 2020, Rp 79,86 triliun pada 2021, dan Rp 82,47 triliun pada APBD 2022.

Pengalaman Teknokratis

Naik turunnya anggaran daerah di atas menggambarkan kemampuan anggaran Jakarta dalam tekanan krisis kesehatan. Walau begitu, pemprov masih dapat menjaga angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio gini di bawah rata-rata nasional, selanjutnya pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih di atas rata-rata nasional. Di  bawah ini, akan dikemukakan data perbandingan berdasarkan rilis BPS DKI Jakarta dan BPS Republik Indonesia.

Pertama, persentasi kemiskinan per Maret 2022, sebesar 4,69 persen. Nasional sebesar 10,38 persen dari populasi jumlah penduduk. Sehingga, kemiskinan di ibu kota negara separuh lebih kecil dari angka persentase angka nasional.

Kedua, tingkat pengangguran terbuka per Februari sebesar 3,36 persen. Nasional sebesar 5,83 persen dari populasi jumlah penduduk. Ini berarti, TPP Jakarta hampir separuh lebih kecil dari angka persentase nasional.

Ketiga, rasio gini per Maret 2022, sebesar 0,409 poin Nasional sebesar 0,384 poin. Ini maknanya, ketimpangan pendapatan Jakarta lebih tinggi sebesar 0,169 poin daripada nasional.

Keempat, pertumbuhan ekonomi per triwulan ke-3 tahun 2022 sebesar 5,92 persen. Nasional sebesar 5,72. Artinya, pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih tinggi sebesar 0,20 persen daripada nasional.

Kelima, IPM Jakarta meningkat dari 81,11 pada 2021 menjadi 81,62 pada 2022. Nasional juga meningkatkan dari 72,29 pada 2021 menjadi 72,91 pada 2022. IPM Jakarta lebih tinggi dari nasional, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan harapan hidup, melek huruf dan pendapatan warga.

Sebagaimana Jokowi, Anies juga tak bisa menurunkan jumlah rakyat miskin dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) pada lima tahun terakhir. Problem terbesar adalah akibat faktor eksternal yang merupakan bencana sosial. Dunia dalam kebencanaan ini telah memunculkan 650 juta kasus infeksi virus Corono dan 6,65 juta yang meninggal dunia.

Jadi, peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran jamak di seluruh dunia akibat kebijakan lockdown atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini ditempuh untuk memutus mata rantai penularan dan penurunan infeksi dan angka kematian akibat virus Corona.

Sejumlah negara masih terpuruk dan belum bisa bangkit secara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dunia hanya tumbuh 3,2 persen. Laju inflasi meningkat sangat tinggi. Sampai mencapai 9,1 persen. Ini angka tertinggi di Amerika Serikat selama 41 tahun. Krisis pangan dan energi menerpa sejumlah negara akibat perang Rusia-Ukraina. Semua mengancam dunia dalam resesi ekonomi global.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani meyakinkan bahwa ekonomi Indonesia aman. Laporan World Economic Outlook Update per Januari 2022, memperediksikan 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Antara lain Indonesia dengan perkiraan tumbuh 5,6 persen. Yang nomor satu India dengan angka pertumbuhan 9 persen, dan nomor sepuluh Polandia dengan angka pertumbuhan 4,6 persen.

Ada dua even besar berskala internasional yang menguatkan persepsi dunia. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan dengan ekonomi terbesar ketujuh di jagad raya. Pesan itu dititipkan oleh Anies melalui gelaran Balap Formula E pada 4 Juni 2022 di Jakarta Internasional E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta Utara.

Selain itu, pesan posisi strategis Indonesia juga dititipkan Jokowi melalui gelaran Konferensi Tingkat Tinggi G20 di The Apurva Kempinski Bali, pada 15-16 November 2022.rmol.id

OLEH: MOCH EKSAN

Penulis adalah Wakil Ketua DPW Nasdem Jawa Timur

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.