Awasi dan Pantau, Proyek IKN Hampir Rp500 Triliun Sasaran Empuk Koruptor

Ini yang bikin miris tentang Indonesia. Ketika ada proyek yang nilainya triliunan, koruptor merapat dan berebut menguasainya. Termasuk proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara yang nilainya hampir Rp500 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengakui besarnya potensi korupsi di mega proyek pembangunan IKN Nusantara yang nilainya Rp467 triliun.

Namun, mantan Ketua Umum PPP itu, mengaku sudah punya jurus untuk mencegahnya. “Memang ada risiko korupsi, yang akan kita cegah dalam rangka pembangunan IKN,” kata Suharso saat Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Suharso menjelaskan, strategi pencegahan korupsi di proyek IKN Nusantara, difokuskan kepada sejumlah titik rawan. Yakni, ketika proses pemberian izin dan pemanfaatan lahan. “Itulah sebabnya dalam program pencegahan yang akan datang kita juga masukkan intinya adalah peluang terjadinya transaksi yang tidak kita inginkan terkait perizinan dan pemanfaatan lahan di Ibu Kota Negara Nusantara,” ucap Suharso.

Selain itu, kata mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) era SBY itu, proses pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan satu peta, atau one map policy. “Dan kita juga sedang berupaya memperbaiki terutama dari sisi lahan. Kita berharap semua status lahan clean and clear dan kemudian lahan itu bisa di berikan hak tanah seperti apa di atas nya. Itu juga harus clear dan siapanya harus clear dan bagaimana yang membiayainya juga harus clear,” ujarnya.

Dirinya juga berjanji menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mengawal proyek IKN Nusantara agar bersih dari berbagai tindak penyelewengan uang negara. “Jadi proses itu kita sudah sedemikian rupa, dan kita kerja sama dengan KPK untuk maksimalisasi menghindari peluang terjadinya korupsi di pembangunan IKN,” tutur Suharso.

Sumber: inilah

Foto: Presiden Jokowi bersama Seluruh Gubernur se-Indonesia saat Prosesi Penyatuan Tanah dan Air Nusantara, di Titik Nol IKN, Senin (14/3/2022) - (Foto: BPMI Setpres)