Deretan Keputusan Kontroversial PJ Gubernur Heru Budi, Kini Diprotes Komunitas Betawi

Pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta telah dilakukan sejak Oktober 2022 kemarin. Heru Budi Hartono, mantan walikota Jakarta Utara ini terpilih untuk memegang estafet kepemimpinan DKI hingga 2 tahun kedepan hingga pemilu 2024 dilaksanakan.

Namun, Heru Budi yang menggantikan Anies Baswedan ini mendapat banyak kritik pedas dari masyarakat. Pasalnya, banyak kebijakan yang dibuat oleh Heru Budi yang ditentang oleh banyak orang.

Lalu, apa saja kebijakan tersebut?

Copot Sekda DKI Marullah Matali

Fungsional Deputi Gubernur yang telah "vakum" beberapa tahun ini kembali diberlakukan oleh Heru Budi. Ia pun mencopot Marullah Matali yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda DKI dan mengangkatnya sebagai Deputi Gubernur Bidang Pariwisata. Hal ini pun menjadi sorotan lantaran posisi deputi gubernur yang telah lama kosong sejak kepemimpinan Anies Baswedan.

Pencopotan Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta ini membuat geger Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).

Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Abdul Ghoni geram dengan keputusan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mencopot Marullah Matali dari jabatannya sebagai Sekda DKI. Ia menyebut masyarakat Betawi kecewa dengan Heru.

Ia menyebut dengan mencopot Marullah, berarti Heru tidak menghargai anak Betawi. Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI ini menilai seharusnya Heru tak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan.

“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena. Harus ada etika. Saya tersinggung,” ujar Ghoni dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (4/12).

Setujui masjid setor infak ke ormas untuk korban Cianjur

Tak hanya itu, baru-baru ini Heru Budi dikabarkan menyetujui rancangan dari ormas di DKI Jakarta yang mengajukan permohonan himbauan kepada masjid masjid se-DKI Jakarrta untuk menyumbangkan setidaknya 50% dari hasil infak mereka untuk diberikan ke korban gempa Cianjur. Hal ini pun menjadi sorotan publik karena menganggap hal ini terlalu memaksa.

Diprotes karena belum tentukan tarif sewa KSB

Warga Kampung Susun Bayam (KSB) melakukan protes di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut hak mereka soal pembangunan rumah susun dan hak sewa mereka yang kini masih digantung oleh pihak Pemprov DKI.

Heru Budi pun menanggapi hal ini dan memberikan alasan bahwa belum adanya diskusi soal harga sewa hunian tersebut. "Pihak Jakpro belum ada diskusi soal harga sewa. Nanti didiskusikan" ujar mantan walikota Jakarta Utara tersebut.

Hapus anggaran jalur sepeda

Di awal kepemimpinannya juga, Heru Budi juga sempat mengungkap telah menghapus anggaran jalur sepeda yang sempat dianggarkan oleh mantan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan. Anggaran yang mencapai Rp 38 miliar diakui Heru akan dialihkan ke pembangunan fasilitas yang lebih bermanfaat lainnya.

Tiadakan tim TGUPP buatan Anies

Heru Budi pun juga sempat menyentil soal adanya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Ia pun mengaku akan mengevaluasi ulang fungsion dari TGUPP ini.

"Pembentukan TGUPP, semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," tegas Heru.

Sumber: suara

Foto: Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (bidik layar video)