Diberi Kesempatan Ikut Verifikasi Ulang Pemilu, Partai Ummat Bantah Kasih Suap: 1.000 Persen Tak Ada!

Baca Juga

Ketua Tim Advokasi Partai Ummat, Denny Indrayana memastikan bahwa tak ada permainan suap di balik hasil mediasi yang memutuskan Partai Ummat dapat mengikuti verifikasi ulang sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Diketahui mediasi sebelumnya digelar Bawaslu RI lantaran adanya gugatan dari Partai Ummat terhadap keputusan KPU yang tak meloloskan partai tersebut sebagai peserta Pemilu 2024.

"1.000 persen nggak ada (suap). Prosesnya betul-betul proses hukum," kata Denny dalam konferensi persnya dikutip Suara.com Rabu (21/12/2022).

Menurutnya, Partai Ummat tidak mungkin melakukan lobi-lobi apalagi dengan melakukan suap untuk memuluskan keinginannya. Terlebih Partai Ummat mempunyai tagline salah satunya melawan kezaliman.

"Satu, ini partai yang kita tahu bagaimana kredibiltas pak Amien Rais dan rekan-rekan semuanya kan melawan kezalimaman, dan salah satunya melawan praktik-praktik mafia hukum," tuturnya.

"Kami sendiri, mohon maaf ini ya, Integrity (nama law firm Denny) kami beri nama dalam konteks menjaga integritas. Jadi Insyaallah, prinsip-prinsip menolak praktik mafia hukum, jual beli perkara itu tidak ada itu kita pegang teguh," sambungnya.

Menurutnya hasil positif yang didapat Partai Ummat tersebut merupakan buah dari kerja keras. Terlebih fokus dan konsentrasi semua pihak.

"Jadi, apa yang sekarang dihasilkan, adalah murni proses hukum dan kita tentu bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak dan Allah SWT," pungkasnya.

Hasil Mediasi

Sebelumnya, sidang mediasi yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Partai Ummat akhirnya memunculkan kesepakatan. Partai besutan Amien Rais tersebut akhirnya diberikan kesempatan mengikuti verifikasi ulang sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Mediasi ini diketahui digelar lantaran adanya gugatan dari Partai Ummat ke Bawaslu terhadap keputusan KPU yang tak meloloskan partai tersebut sebagai peserta Pemilu 2024.

Keputusan hasil mediasi kedua ini dibacakan dalam Rapat Pleno Bawaslu di kantor Bawaslu, Selasa (20/12/2022) malam.

"Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana tertuang dalam keputusan ini. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujar Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Totok Hariyono dalam bacakan putusan.

Nantinya verifikasi ulang terhadap Partai Ummat ini akan mulai pada 23 Desember besok hingga berakhir pada penetapan status Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024 pada 30 Desember mendatang.

Dalam putusan mediasi ini beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Partai Umnat yakni antara lain, memenuhi kekurangan jumlah anggota Partai Ummat di lima kabupaten kota Provinsi NTT.

Kemudian yang selanjutnya memenuhi kekurangan jumlah keanggotaan Partai Ummat minimal di 10 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam putusan kesepakatan hasil mediasi ini Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk kembali menggelar Pleno penetapan partai peserta Pemilu pada 30 Desember mendatang.

Termasuk di dalamnya untuk pengundian nomor urut peserta Pemilu jika Partai Ummat telah memenuhi sejumlah syarat tersebut.

Sumber: suara

Foto: Ketua Tim Advokasi DPP Partai Ummat, Denny Indrayana. [Suara.com/Bagaskara]