Impor Beras dan Janji Swasembada yang Berulang Kali Diucapkan Jokowi

Baca Juga

Rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah terealisasi. Jumat kemarin, 16 Desember 2022, sebanyak 5.000 ton beras impor dari Vietnam masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Perum Bulog menyebutkan kalau beras impor itu dibeli dengan harga Rp 8.800 per kilogram. Sehingga, total biaya importasi ini diperkirakan mencapai Rp 4,4 triliun.

Adapun importasi beras akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan kedatangan beras impor sebanyak 200 ribu ton hingga akhir Desember 2022.

Pada tahap pertama, Indonesia mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Selanjutnya, pada Januari hingga Februari 2022, pemerintah kembali mengimpor beras sampai 300 ribu ton dari Vietnam dan Thailand.

Seluruh proses importasi hingga penyaluran beras ini akan diawasi oleh Satgas Pangan, BPKP, hingga KPK.

Janji swasembada hingga pecat menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan janji melakukan swasembada beras saat menjabat di periode pertamanya tahun 2014-2019.

Pemerintah telah menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis produk pertanian meliputi padi, jagung, dan kedelai (pajale) dalam 3 tahun.

Dari ketiga makanan pokok tersebut, swasembada beras dinilai jadi yang paling mudah, sementara kedelai adalah yang tersulit dari sisi besarnya ketergantungan impor.

Namun hingga menjelang berakhirnya periode keduanya, swasembada ketiga komoditas tersebut masih jauh panggang dari api, terlebih kedelai.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan mengeklaim tak segan-segan memecat Menteri Pertanian jika target tersebut tak bisa direalisasikan.

"Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada penghujung 2014 silam.

Belakangan setelah pemerintah lagi-lagi melakukan impor beras di periode pertama Jokowi, janji memecat Menteri Pertanian yang kala itu dijabat Amran Sulaiman tak direalisasikan. Menteri asal Sulawesi Selatan itu selalu aman dari reshuffle meski target swasembada pajale tak pernah tercapai. 

Menurut Jokowi, target swasembada pangan itu khususnya mencakup komoditas beras, gula, jagung, dan kedelai. Target itu, minimal, secara khusus dikonsentrasikan di 11 provinsi.

Untuk mendukung tercapainya swasembada pangan, ia juga menargetkan pembangunan 30 bendungan untuk memaksimalkan penyediaan irigasi lahan pertanian. Pendanaannya diperkirakan akan menghabiskan Rp 24 triliun, yang akan diambil dari pengalihan subsidi BBM bersubsidi.

"Jika dengan bendungan itu swesembada terwujud, maka bisa memperkuat sektor ekspor (pertanian)," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dirinya sejak dulu sangat tidak sepakat dengan impor pangan.

Impor berlebihan terhadap berbagai komoditas pangan, kata dia, juga perlu dihindari sebab akan membuat petani merugi karena harga jual hasil pertanian akan turun drastis.

Selain menyaingi harga hasil pertanian petani lokal, ia menilai bahwa pengimporan juga justru kerap ditunggangi kepentingan oknum tertentu. Dia bilang, ada mafia yang bermain dalam impor setiap komoditas pangan. 

"Semua masih seneng impor karena banyak yang mengambil rente di sini (impor)," kata dia.

Sementara itu dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, kebijakan pangan di era Jokowi-JK sudah tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Lebih penting lagi berpihak pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan.

Di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian mencanangkan Upaya Khusus (Upsus) melalui peningkatan produksi dengan tiga komoditi pangan utama yang dijadikan target awal yaitu padi, jagung dan kedelai (pajale)

Presiden Jokowi menegaskan ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani. Ketiga tujuan ini sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya.

Pertama, tahun 2016 ditargetkan swasembada padi, bawang merah dan cabai. Kedua, tahun 2017 ditargetkan swasembada jagung. Ketiga, tahun 2019 ditargetkan swasembada gula konsumsi.

Keempat, ditargetkan swasembada kedelai dan bawang putih tahun 2020. Kelima, tahun 2024 ditargetkan swasembada gula industri.

Keenam, tahun 2026 ditargetkan swasembada daging sapi. Ketujuh, di tahun 2045 Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

Janji saat Pilpres 2014

Saat masih calon presiden di 2014, Joko Widodo juga tegas mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla.

Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.

"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, seperti diberitakan Kompas.com pada 2 Juli 2014.

Menurut Jokowi, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Jokowi pun memuji beras Cianjur yang pulen dan wangi.

"Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan," ucap dia.

Sumber: kompas

Foto: Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Dalam Rakornas tersebut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan inflasi bisa berisiko lebih tinggi dari batas atas sasaran 3 persen, plus minus 1 persen hingga akhir tahun yang disebabkan oleh masih tingginya harga pangan dan energi global, gangguan cuaca, serta kesenjangan pasokan antarwaktu dan antardaerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.(ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A)