Jawab LaNyalla Mattalitti, Rizal Ramli: Zaman Ini Tak Ada Etika di Kalangan Publik

Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Dr Rizal Ramli menanggapi santai kicauan Ketua DPD RI LaNyalla Mattaliti yang membuat narasi “politik transaksional” lantaran akun Twitter pribadinya diblokir.

Menurut Rizal Ramli, saat ini etika para pejabat publik nyaris tidak ada.

Namun begitu, RR meyakini bahwa pejabat publik yang tak beretika tidak akan bisa lolos dari sanksi sosial. Hanya dengan permohonan maaf kepada publiklah pejabat bisa dimaklumi oleh rakyat.

“Zaman ini ndak ada etika dikalangan pejabat publik, where you can get away with anything. We really need social sanctions. But be be ready to forgive if there is a genuine public apology,” kata RR, sapaan akrab Rizal Ramli membalas cuitan LaNyalla, Rabu (14/12).

Sebelumnya, RR mengkritik LaNyalla lantaran menggaungkan kembali penundaan Pemilu 2024 dan mengusulkan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi. Padahal, LaNyalla getol menyuarakan kembali ke UUD 1945 yang asli.

Menurut RR, sikap LaNyalla tersebut menciderai nalar dan harapan publik karena dinilai antidemokrasi. Atas dasar itu, LaNyalla didesak untuk meminta maaf kepada publik.

“Saya minta Pak LaNyalla minta maaf karena betul-betul sangat mengecewakan. Saya sangat menyayangkan sekali pernyataan dari Ketua DPD LaNyalla yang memanfaatkan ketulusan kawan-kawan untuk kembali ke UUD ‘45 dipake untuk alasan memperpanjang pemerintahan Jokowi,” sesal Rizal Ramli.

LaNyalla lantas membalas kritikan Rizal Ramli tersebut. Ia justru meminta Rizal Ramli yang meminta maaf kepada publik karena tidak jujur hingga menyerangnya. Padahal, klaim LaNyalla, dirinya juga sedang berjuang untuk rakyat.

“Saya rasa orang seperti @RamliRizal yang harus minta maaf kepada publik atas ketidakjujurannya dia menyerang saya. Hanya Allah SWT yang tau, yang pasti saya sampaikan untuk Rizal Ramli kalo mau berjuang untuk rakyat jangan menyerang sesama orang yang berjuang untuk rakyat,” kata dia.

Sumber: rmol

Foto: Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Dr Rizal Ramli/Net