Masa Jabatan Presiden, IDe: Kepentingan Pribadi Jokowi, Oligarki dan Pemindahan IKN

Baca Juga

Perpanjangan jabatan presiden mempunyai kepentingan pribadi Jokowi oligarki dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Jokowi memang berkepentingan memperpanjang kekuasaannya untuk merealisasikan kepentingan pribadi dan oligarki,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) Smith Alhadar, Senen (7/3/2022).

Perpanjangan jabatan presiden, kata Smith Alhadar berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang memakan porsi anggaran APBN sangat besar — yang sudah harus dilakukan pada 2024 saat Jokowi harus meninggalkan istana.

Kata Smith, Jokowi hendak meninggalkan legacy historis yang akan dikenang bangsa Indonesia sepanjang masa karena memang selama memerintah tidak ada legacy prestisius yang ditinggalkannya.

“Di pihak lain, Jokowi tidak lagi punya waktu untuk merealisasikan dua agendanya ini kecuali pemilu ditunda beberapa tahun lagi,” ungkapnya.

Menurut Smith, kalau penundaan pemilu jadi dilakukan dan pembangunan IKN tetap direalisasikan kemungkinan besar hal ini akan terjadi karena karakter Jokowi yang cenderung ogah mengubah sudut pandangnya Indonesia pasti menghadapi krisis politik dan ekonomi yang menakutkan.

Menurut semua pakar ketatanegaraan, bila pemilu ditunda maka eksekutif dan legislatif di semua tingkatan akan menjadi ilegal kecuali konstitusi diamandemen terlebih dahulu. Ini karena tidak ada kondisi darurat misalnya terjadi bencana nasional, keamanan nasional terganggu, atau munculnya penyakit berbahaya yang memungkinkan pemilu ditunda.

“Argumen pemerintah demi memulihkan ekonomi akibat pandemi sangat lemah. Bahkan, dengan menunda pemilu, akan terjadi ketidakpastian politik yang justru akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa,” paparnya.

Penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal malah bukan saja menciptakan stabilitas politik, tapi juga akan merangsang perputaran ekonomi karena meningkatkan konsumsi barang dan jasa.

“Dengan kata lain, pemilu akan menjadi stimulus ekonomi karena meningkatnya besaran fiskal. Memang pemunduran pemilu dan nekat membangun IKN Nusantara pada momen sekarang menggambarkan hilangnya moral dan akal sehat rezim yang telah dikuasai ambisi pribadi presiden dan akibat tekanan oligarki,” pungkasnya.

Sumber: hajinews

Foto: Ilustrasi Presiden Joko Widodo/Net