Mengapa China mendekati Dunia Arab?

Baca Juga

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) China dan Negara-negara Arab akhirnya untuk pertama kalinya diselenggarakan pada Jumat 9 Desember 2022, di Riyadh, Arab Saudi. KTT ini menjadi sejarah baru bagi hubungan China dengan Timur Tengah dalam bidang keamanan, energi, hingga ekonomi.

Presiden Xi Jinping mengatakan China dan negara-negara Arab selama ini sudah menikmati sejarah panjang. Menurut Xi, Timur Tengah juga sedang mengalami perubahan baru dalam perannya di dunia internasional, terutama dalam bidang perdamaian global.

Sementara itu, jauh sebelumnya, Menteri Luar Negeri Wang Yi sudah mengatakan Arab Saudi menjadi prioritas dalam strategi diplomatik China secara global maupun regional.

Dari hasil KTT ini, sebanyak 21 negara anggota Liga Arab berharap dapat berpartisipasi dalam Belt Road Initiative (BRI) Beijing, yang menghubungkan Asia ke Afrika, melalui dunia Arab. Jalur kawasan yang sangat dibutuhkan China untuk memperluas market ekonominya.

Keretakan hubungan AS dan Arab

Poros baru yang dibentuk China dan Arab sejatinya merupakan langkah Beijing untuk menggeser pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Riyadh ini dilakukan hanya tiga bulan setelah Presiden AS Joe Biden mengunjungi Riyadh di tengah krisis energi yang disebabkan perang Rusia di Ukraina. Kunjungan terakhir Xi ke Arab Saudi terjadi pada tahun 2016.

Kita ketahui bersama negara-negara Teluk adalah sekutu lama Amerika Serikat. AS selama ini menjadi jantung utama dalam kerja sama ekonomi dan keamanan dengan dunia Arab. Tanpa peran serta AS, ekonomi dunia Arab tidak akan banyak berkembang.

Namun hubungan AS dan Arab Saudi perlahan mulai merenggang. Jauh sebelum Biden naik kekuasaan, hubungan Washington dan Riyadh telah mengalami pasang surut, khususnya karena Washington tidak banyak terlibat dalam melindungi kepentingan Saudi dari serangan Teheran.

Kini, hubungan kedua sekutu ini kembali memburuk usai Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC+) memutuskan mengurangi produksi minyak. OPEC+ merupakan organisasi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia. Badan itu setuju mengurangi produksi minyak hingga dua juta barel per hari untuk menstabilkan pasar energi global. Keputusan ini sontak dikecam oleh AS.

Pejabat AS bahkan sempat meminta Washington menangguhkan penjualan senjata dengan Riyadh dan menuduh Saudi mendukung Rusia dengan meningkatkan keuntungan di sektor minyak dan membuat Moskow bisa membiayai perang di Ukraina. AS akhirnya dilaporkan membatalkan pertemuan dengan Saudi dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), sementara pejabat AS tak diundang ke konferensi investasi Saudi pada akhir Oktober.

Namun demikian, para pejabat AS diam-diam berusaha membujuk Arab Saudi selaku mitra terbesarnya di Timur Tengah agar menolak gagasan pengurangan produksi minyak tersebut. Akan tetapi, Pangeran Muhammad bin Salman (MBS), tidak terpengaruh oleh bujukan Washington.

Apalagi sebelumnya, MBS dan Biden sempat berselisih saat kunjungan Biden ke Jeddah pada Juli lalu, lantaran presiden AS itu mengungkit-ungkit kembali kematian jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Motif China menggantikan posisi AS

China menyadari betul dinamika hubungan AS dan Arab. Hal inilah yang mendorong Beijing masuk di tengah rivalitasnya dengan Washington. Di satu sisi, AS mencoba mengalihkan fokus ekonominya dari Timur Tengah ke Indo-Pasifik, yang lebih menjanjikan bagi ekonomi global.

Presiden Joe Biden pada Mei 2022 mengumumkan peluncuran Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF), yang mencakup 12 negara Indo-Pasifik. IPEF dirancang untuk memberikan penyeimbang terhadap pengaruh ekonomi China di kawasan tersebut.

Negara-negara yang ikut dalam peluncuran tersebut adalah Australia, Brunei, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Mengendurnya intensitas AS di Timur Tengah sejak era Trump –lalu berlanjut Biden — inilah yang dimanfaatkan Beijing untuk memperluas proyek BRI di dunia Arab yang sangat penting bagi kerangka ekonomi global China.

Hubungan simbiosis mutualisme ini pada gilirannya memperdalam ikatan ekonomi antara China dan negara-negar Timur Tengah. Xi Jinping mengatakan Beijing akan terus mengimpor minyak dalam jumlah besar dari negara-negara Teluk Arab dan memperluas impor gas alam cair.

Kemesraan baru dengan China dianggap sebagai pergeseran haluan ke Asia, antara lain demi diversifikasi ekonomi yang masih ditopang sektor energi. Pada tingkat bilateral, China menjalin kemitraan strategis komprehensif dengan Aljazair dan Mesir pada 2014, dengan Arab Saudi (2016), dan UEA (2016).

China juga menjalin kemitraan strategis dengan Qatar (2014), Irak (2015), Maroko (2016), dan dengan Oman dan Kuwait (2018). Selanjutnya masih di tahun 2018, China menandatangani kerja sama yang masuk dalam Program Pengembangan Jalur Sutra Modern (OBOR) dengan 18 negara di kawasan Arab.

Wakil Menteri perdagangan China Qian Keming saat itu mengatakan dalam kerja sama tersebut sejumlah perusahaan China telah menandatangani kontrak proyek bernilai USD35,6 miliar atau setara Rp497,7 triliun dengan negara Arab.

Arab Saudi adalah pengekspor minyak mentah China. Mereka juga menyatakan tekad untuk mengembangkan kerja sama dan koordinasi di bidang pertahanan, serta terus bekerja sama dalam memerangi terorisme dan pendanaannya.

China juga merupakan negara yang haus akan energi dan Arab menyumbang 17 persen impor minyak kepada negara raksasa Asia itu pada 2021. Negara-negara Teluk juga merupakan surga bagi supply minyak secara internasional. Arab Saudi adalah pengekspor minyak mentah China dan bertekad mengembangkan kerja sama dan koordinasi di bidang pertahanan, serta terus bekerja sama dalam memerangi terorisme dan pendanaannya.

Media-media pemerintah Saudi melaporkan, kedua negara menandatangani kesepakatan senilai USD30 miliar selama kunjungan Xi. Dilaporkan Arab News, antara 2005-2020, Arab Saudi menerima porsi terbesar investasi China di Dunia Arab. Arab Saudi mendapatkan porsi 20,3 persen atau senilai USD196,9 miliar dari investasi China di kawasan tersebut.

Pada kunjungan terkini, Saudi-China akan menandatangani 20 perjanjian senilai 110 miliar riyal. Ada juga agenda harmonisasi Vision 2030 dari Arab Saudi dan Belt and Road Initiative dari China.

Kedua negara turut bersiap meluncurkan SABIC-Fujian Petrochemical Industrial Group, sebuah joint venture senilai 22,5 miliar riyal. SABIC yang dimiliki oleh Saudi Aramco memiliki 51 persen saham.

Selain itu, Xi menyatakan China lebih tertarik membeli minyak dan gas dalam mata uang Yuan, yang merupakan kebijakan China untuk menetapkan mata uangnya secara internasional guna melemahkan cengkeraman dolar AS pada perdagangan dunia.

China juga bertekad untuk membangun soft diplomacy-nya dengan menyebarkan pengajaran bahasa China ke dunia Arab.

Paul Sullivan, analis Timur Tengah dari Atlantic Council, mengatakan bahwa KTT China-Arab merupakan bagian dari upaya China menebar propaganda, dan citra yang baik ke dunia Arab. Namun upaya China mendorong agar AS menarik diri dari kawasan tersebut, diprediksi tetap tidak berhasil.

Banyak perusahaan AS berbisnis di Mesir, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya, sementara Armada ke-5 AS dan Angkatan Udara AS masih ada di Arab Saudi. Tercatat sejumlah pangkalan AS di Saudi. Pangkalah itu antara lain Eskan Village Air Base, King Abdul Aziz Air Base, King Fahd Air Base, King Khalid Air Base, dan Riyadh Air Base.

Investasi China di dunia Arab hanya sebagian kecil dari keseluruhan investasi China di dunia, yang sebagian besar masih dan akan tetap berada di Asia. Dengan demikian, negara-negara Arab harus tetap waspada.

Mewaspadai jebakan utang China

Dalam beberapa tahun terakhir China banyak menerima kritik lantaran praktik pinjamannya ke negara lain yang malah membuat negara-negara tersebut kesulitan untuk membayar utang. Berdasarkan penelitian AidData, Djibouti, Laos, Zambia, dan Kirgistan memiliki utang ke China yang setara dengan setidaknya 20% dari PDB tahunan mereka.

Sebagian besar utang ke China terkait dengan proyek infrastruktur besar seperti jalan, kereta api dan pelabuhan, dan juga industri pertambangan dan energi, di bawah proyek BRI.

Negara-negara Afrika memiliki kesenjangan infrastruktur yang sangat besar untuk diatasi, dan dalam keadaan yang semakin sulit, China muncul dengan segudang pinjaman dan proyek pembangunannya. China menginvestasikan total sekitar USD145 miliar dari tahun 2000 hingga 2018, mengerjakan hampir 70 proyek per tahun sejak 2010. Sekitar 66% dari proyek ini berada di sektor transportasi atau energi, dan memberikan dorongan pembangunan bagi negara-negara Afrika.

Namun, seiring berjalannya waktu, negara-negara Afrika mulai merugi karena proyek China berhenti menghasilkan pendapatan tambahan. Perlahan impor menggantikan ekspor yang menyebabkan defisit perdagangan yang buruk di banyak negara Afrika.

Profesor di Haverford Ty Joplin mengatakan rekam jejak China dalam dunia pembangunan adalah segalanya. Oleh karena itu, negara-negara yang yang ditetapkan menerima pinjaman atau utang harus berhati-hati dengan apa yang mereka inginkan.

Benar hal itu membantu mendorong proyek infrastruktur, namun manfaat dari pinjaman itu seringkali mengalir kepada China dan perusahaan-perusahaan China, serta memperburuk perpecahan ekonomi dan bahkan dapat memenjarakan ke dalam perangkap utang.

Penerima pinjaman China di Timur Tengah seperti Jordania, Yaman, Suriah dan Libanon semuanya secara signifikan berisiko terjerumus dalam perangkap utang, yang berarti pinjaman-pinjaman itu lebih banyak menyebabkan keburukan daripada kebaikan.

Oleh Pizaro Gozali Idrus

Dosen HI Universitas Al-Azhar Indonesia

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.