Ngeri! Rizal Ramli Duga Mark Up Proyek IKN sampai Rp100 Triliun: Gila Amat, Padahal Rakyat Lagi Susah

Baca Juga

Ekonom senior Rizal Ramli dikenal sangat vokal mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati pernah berada di kabinet, Rizal menilai pemerintahan era Jokowi melakukan hal-hal yang kurang tepat.

Salah satunya soal isu perpanjangan masa jabatan Jokowi yang belakangan ramai dibahas lagi. Dalam diskusinya bersama ahli hukum tata negara Refly Harun, Rizal mengamini soal perpanjangan masa jabatan yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Isu-isu yang lebih spesifik seperti perpindahan ibu kota negara, kemudian proyek-proyek infrastruktur, kemudian barangkali 'proyek-proyek Covid' dan sebagainya. Apakah itu juga bagian dari motivasi untuk memperpanjang masa jabatan karena kuenya kan tetap belum habis dibagi-bagi?" tanya Refly, dikutip dari kanal YouTube-nya, Selasa (27/12/2022).

Rizal lalu menjelaskan masalah tersebut dari sudut pandangnya. Cukup ngeri-ngeri sedap, Rizal rupanya membahas soal dugaan mark up anggaran pembangunan IKN Nusantara yang mencapai ratusan triliun.

"Memang untuk ibu kota baru mereka sudah anggarin buat 2 tahun yang akan datang nyaris Rp500 triliun. Kalau proyek infrastruktur itu minimal mark up-nya kan 20 persen, itu aja udah Rp100 triliun kok," terang Rizal.

"Bakal jadi bancakan buat dua tahun yang akan datang, masa mau nambah lagi? Gila amat gitu lho. Padahal rakyat kita hampir semuanya lagi susah," imbuhnya.

Karena itulah mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman tersebut mendorong agar pemilihan umum dipercepat. Pasalnya pemerintahan yang membiarkan korupsi merajalela dan membiarkan masyarakat hidup dalam kesengsaraan tidak sepatutnya diperpanjang.

"Logika itu justru harus dibalik. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat," tutur Rizal.

"(Segera) diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya saja logika ngawur!" tegasnya, lalu mencontohkan sikap kenegarawanan Presiden ke-3 BJ Habibie.

"Setelah Pak Harto jatuh, terpilih Pak Habibie. Pak Habibie merasa bahwa legitimasi dia belum kuat, apalagi pada waktu itu banyak kalangan yang protes, ya sudah, diadakan Pemilu dipercepat tahun 1999, dua tahun kemudian," jelas Rizal.

"Ternyata, istilahnya dukungan terhadap Pak Habibie jauh berkurang, tapi beliau hebat, beliau negarawan, Pak Habibie memutuskan tidak maju lagi di Pemilihan Presiden di MPR," lanjutnya.

Karena itulah, kembali Rizal mendorong untuk pemilu dipercepat, apalagi di negara dengan sistem parlementer yang begitu korup dan membiarkan masyarakat hidup dalam kesengsaraan.

Sumber: suara

Foto: Ekonom senior Rizal Ramli/Net