Pernikahan Kaesang dan Derita Cianjur

Baca Juga

PAGI tadi sampai siang, 11 Desember, boleh dibilang, seluruh teve mainstream menyiarkan secara langsung arak-arakan pengantin baru.

Ada 11 kereta kencana yang membawa keluarga pengantin. Mereka adalah Kaesang Pangerap dan Erine Sofia Gudono. Pernikahannya kemarin. Ia dilakukan di hotel bintang lima, Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.

Jokowi kali ini bukan sebagai presiden. Beliau lebih tepat sebagai kaisar. Mirip kaisar Sambo dengan Satgasusnya di mana konon Kapolri pun ragu-ragu untuk menangkapnya. Jokowi sebagai kaisar karena para Menteri menjadi panitia pelaksanaan acara. 

Padahal, acara tersebut tidak ada kaitannya dengan tupoksi Menteri. Menteri Hukum dan HAM perlu mengajukan RUU tentang protokoler kepresiden ke DPR. Salah satu pasalnya menetapkan, setiap kegiatan pribadi presiden, para Menteri harus menjadi Panitia Pelaksana.

Derita Cianjur

Senin, 21 November 2022, ba’da dzuhur, rumahku di bilangan Depok, bergegar. Agak kuat. Sekitar 20 detik. Rupanya, terjadi gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Korban meninggal, 334 orang. Masih ada 8 orang yang dinyatakan hilang. 

Kerugian material menurut BPBD Cianjur, ada 2.834 rumah, 5 tempat ibadah, 13 fasilitas pendidikan, 10 kantor dan gedung, 5 fasilitas kesehatan, serta 1 kios mengalami kerusakan. 

Ada  juga dua jembatan dan dua titik jalan yang terdampak. Risiko ekonomi akibat gempa mencapai Rp1.601 triliun. Namun, potensi kerugian yang dapat diklaim ke asuransi sebesar Rp.38,5 triliun.

Jokowi mengunjungi tenda pengungsi di lokasi bencana, 22 November. Satu langkah positif. Jokowi, seperti biasa, di depan kamera, menyerahkan bantuan sembako. Bahkan, menyerahkan nasi kotak ke pengungsi. 

“Nanti dibantu Rp.50 juta yang (kerusakannya) berat, yang sedang Rp.25 juta, yang ringan Rp10 juta, ya. Nanti kalau sudah, gempanya sudah tenang, ya, dimulai pembangunan rumah, ya,” ucap Jokowi dengan raut wajah yang khas, “ndeso” Semoga tidak seperti penyerahan sertifikat tanah yang kemudian ditarik kembali. 

Perilaku Jokowi di tenda pengungsi korban gempa Cianjur itu, tidak tergambar dalam acara pernikahan putra bungsunya. Bahkan, kontradiksi ribuan derajat. 

Sebab, biaya sewa hotel khusus untuk acara ijab kabul saja, setidaknya menghabiskan Rp 85.600.000 hingga Rp 114.700.000. 

Sejatinya, bukan soal mewah atau bukan. Bukan juga masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel tersebut, satu milyar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. 

Ini karena, kekayaan Jokowi yang dilaporkan ke KPK, terakhir, Rp.71.471.446.189. Kekayaan itu antara lain berasal dari gaji dan tunjangan sebagai Presiden sebesar Rp. 62.740.000/bulan. Kaesang sendiri konon punya kekayaan, Rp. 63 miliar. 

Sebab, dia seorang Pengusaha. Tidak tanggung-tanggung. Ada 13 perusahaan miliknya. Ada yang berkaitan dengan makanan dan minuman (pisang, roti bakar, kopi, susu, cemilan),  kaos berlogo cebong, pelatihan programming dan IT,  ternak ikan lele, kartu permainan mirip monopoli, aplikasi khas makanan rumahan, dan konsultan lapangan kerja. Cabang perusahaannya ada di Solo, Yogya, Semarang, Jakarta, dan beberapa kota di Indonesia.

Dua masalah yang muncul dalam benak anggota masyarakat pedalaman.

Pertama, bagaimana Kaesang yang masih 30 tahun, memiliki 13 perusahaan dan kekayaan sebesar 63 miliar rupiah.? 

Kaesang mulai berbisnis pada tahun 2017. Ayahnya, Jokowi seorang Penyelenggara Negara (PN). Mulai dari walikota, gubernur, sampai presiden. Apakah tidak ada pengaruh Jokowi sebagai PN terhadap kemajuan bisnis Kaesang. ?

 Kedua, Islam tidak melarang orang kaya, sekaya-kayanya. Namun, cara memeroleh dan menggunakan kekayaan tersebut yang jadi masalah. Umar Ibnu Khattab sebagai khalifah misalnya, menyita sebagian harta seorang peniaga di Madinah. 

Peniaga ini protes. Sebab, beliau bukan PN. Jadi, beliau tidak harus taat peraturan yang ada, khususnya mengenai gratifikasi. 

Khalifah Umar menjelaskan alasan atas tindakannya. Menurut Umar, modal yang diperoleh pengusaha tersebut berasal dari Baitul mall. Padahal, sepupunya menjadi pegawai di Baitul Mal tersebut. Di situlah terjadi nepotisme. 

Bagaimana dengan usaha Kaesang yang melejit dalam waktu relative singkat?. Bagaimana dirinya dengan abangnya, Gibran yang terlibat kasus kebakaran hutan di Palembang (2015) yang dilaporkan saudara Ubedillah Badrun ke KPK.? Bagaimana sikap KPK. ? Apakah sikap KPK sama dengan kebijakannya dalam menangani kasus Harun Masiko. ?

Umar Ibnu Khattab memberhentikan Atabah bin Abi Sofyan dari jabatan gubernur Thaif. Pada suatu hari, Umar berjumpa dengan Atabah. Umar menemukan, Atabah membawa 30.000 dirham. Uang tersebut disita Umar dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Atabah protes. 

Umar bilang, simpanan uang yang dimiliki seorang pejabat negara, melebihi apa yang diperoleh dari negara, maka uang kelebihan itu harus disita. 

Uang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam Baitul mall. Itulah Umar Ibnu Khattab, khalifah yang sangat tegas dalam menegakkan hukum.       

 Utbah, sang walikota, berlibur ke Madinah dengan membawah banyak harta. Umar menanyakan, dari mana hartanya diperloleh. Utbah bilang, beliau berdagang. Umar murka. “Saya tugaskan saudara untuk menjadi walikota. Kalau saudara berdagang, siapa mengurus rakyat.?” Umar lalu memerintahkan Utbah memasukkan semua hartanya tersebut ke Baitul Mal.

Pejabat yang Krisis Moral

Katakanlah, bisnis Gibran dan Kaesang, murni tanpa KKN. Jokowi, anak-anak, dan mantunya memiliki kekayaan satu trilyun rupiah. Bahkan, melebihi satu trilyun rupiah. 

Namun, kekayaan keluarga Jokowi tersebut belum bisa menyaingi apa yang dimiliki Umar Ibnu Khattab. Jika dikonversikan dengan nilai dinar sekarang, maka kekayaan Umar Ibnu Khattab sewaktu meninggal dunia sebesar Rp. 11,2 trilyun. Sebab, sebagai khalifah, Umar berhak memeroleh ghonimah dari pampasan perang.

Bayangkan, sewaktu Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah, kerajaan-kerajaan besar (Romawi dan Persia) ditaklukan umat Islam. Wajar jika pampasan perangnya banyak. Itulah sebabnya, harta yang diperoleh Umar Ibnu Khattab, relative banyak. 

Namun, sekalipun memiliki harta yang banyak, Umar tidak pernah mengosumsi lebih dari satu lauk ketika makan siang. Inilah yang disebut sebagai sense of crisis. 

Kepedulian Umar terhadap rakyatnya ketika musim kemarau panjang melanda Madinah, luar biasa. Apalagi, rakyat kekurangan bahan makanan. Bahkan, beliau menahan lapar sebagai manifestasi kepeduliannya terhadap rakyatnya. Padahal, beliau sedang menyampaikan khutbah Jum’at dan perutnya keroncongan. 

Terlontarlah ucapannya: "Hai, perut, walau engkau terus meronta-ronta, keroncongan, saya tetap tidak akan menyumpalmu dengan daging dan mentega sampai umat Muhammad merasa kenyang.” 

Di rumah, Umar melihat salah seorang anaknya yang masih kecil mengonsumsi semangka. Umar langsung mengambil semangka itu sambil berucap: "Celaka. ! Seorang anak Amirul Mukminin makan buah semangka, sedangkan umat Muhammad kurus kelaparan."

Presiden !. Ingatlah, ada 334 orang yang meninggal di gempa bumi Cianjur. Anda sendiri menyaksikan ribuan orang yang sedang berlindung di perkemahan bencana. Anak-anak dan bayi mereka sedang kedinginan, lapar, dan haus. 

Keluarga 127 korban stadion Kanjuruhan,  Malang, belum kering air mata mereka. Presiden juga jangan lupa, lahar gunung Semeru, Lumajang, Jatim masih status awas sampai tanggal 19 Desember. Apalagi, selama hampir tiga tahun ini, akibat Covit 19, banyak kasus PHK. 

Pengangguran meningkat. Harga barang kebutuhan sehari-hari meroket. Pada waktu yang sama, anda, keluarga dan para Menteri bersuka ria dalam gemerlapan hotel, makanan, minuman, dan para relawan. 

Ada pula para pejabat datang ke Solo mengenderai jet pribadi. Apakah hal-hal tersebut tidak menganggu nurani bapak, keluarga dan para Menteri ketika bersuka ria di Yogya dan Solo.?

Soal keislaman, kutau kalau Jokowi sangat minim pengetahuannya. Namun, bukankah ada Wakil Presden yang seorang ulama? Bahkan, pernah menjadi Ketua Umum MUI. Kok tidak menasihati Jokowi yang salah kaprah tersebut. Apakah pak kiyai sudah luntur keulamaannya? Tragis! 

(Depok, 11 Desember 2022).

Oleh: Abdullah Hehamahua 

Mantan Komisioner KPK

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.