PKS ke Bamsoet: Kepuasan Rakyat Tak Bisa Dimaknai Ingin Jokowi 3 Periode

Baca Juga

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berbicara soal korelasi tingkat kepuasan responden di survei Poltracking dengan keinginan masyarakat dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali. PKS menilai Bamsoet tidak bisa menyamakan hal tersebut dengan keinginan Jokowi tiga periode.

"Kepuasan masyarakat tidak bisa dimaknai ingin tiga periode," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (8/12/2022).

Menurut Mardani, setiap lembaga survei memiliki metodologi dan tujuan yang berbeda. Hasil survei dari lembaga lain, menurut Mardani, tegas menyatakan masyarakat menolak Jokowi 3 periode.

"Beberapa lembaga survei yang khusus menanyakan tentang tiga periode untuk Pak Jokowi hasilnya mayoritas menolak," lanjutnya.

Senada, Juru bicara PKS M Kholid menilai hasil survei Poltracking tak bisa menjadi dasar hal tersebut. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan mesti didasari pada konstitusi.

"Basisnya bukan dengan survei tingkat kepuasan publik, tetapi basisnya konstitusi," kata Kholid dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022).

Kholid mengatakan ungkapan Bamoset itu kurang bijaksana. Seharusnya, kata dia, Bamsoet bisa menjadi penjaga konstitusi.

"Saya kira pandangan Pak Bambang Soesatyo kurang bijaksana. Sebagai Ketua MPR RI beliau harus menjadi the guardian of constitution, penjaga konstitusi," kata Kholid.

"Suara nurani dan akal sehat bangsa harus dijaga oleh MPR RI. Tidak boleh ada sedikitpun celah untuk membuka peluang munculnya agenda penundaan pemilu, perpanjangan periode kekuasaan presiden dan wakil presiden, atau isu-isu lain yang justru melemahkan komitmen ketaatan kita kepada konstitusi, demokrasi dan reformasi," sambungnya.

Kholid berharap pesan politik yang disampaikan pimpinan MPR bisa menunjukkan sikap negarawan. "Bukan sikap pragmatis atau oportunis. Semoga demokrasi kita tetap terawat dan terjaga on the track sesuai cita cita reformasi," tuturnya.

Ia tak setuju dengan penundaan pemilu untuk meredam panasnya politik. Ia justru meminta kelompok buzzer politik ditindak tegas.

"Solusi menghangatnya suhu politik bukan dengan penundaan pemilu atau perpanjangan kekuasaan. Tapi solusinya, adalah politik diarahkan kepada adu gagasan dan kebijakan. Buzzer politik harus ditertibkan," tandasnya.

Survei Poltracking

Hasil survei Poltracking yang menyatakan 73,2% responden puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin. Bamsoet tidak heran dengan hasil survei itu, karena menurutnya sesuai dengan apa yang dicapai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf saat ini.

"Terkait dengan kepuasan publik atau masyarakat terhadap pemerintah Presiden Jokowi tentu tidak terlepas dari berbagai prestasi dan pencapaian yang dilakukan kedua beliau, baik pak Jokowi atau pak Maruf Amin," kata Bamsoet dalam paparannya saat rilis Survei Poltracking Indonesia secara virtual, Kamis (8/12/2022).

Terlepas dari situ, Bamsoet mempertanyakan korelasi angka tersebut dengan keinginan masyarakat dipimpin Jokowi.

"Pertanyaan pentingnya bagi saya bukan soal puas atau tidak puasnya publik. Tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus presiden Jokowi ini memimpin kita semua," ujarnya.

Bamsoet juga menyinggung terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya dalam beberapa waktu terakhir, banyak sekali pro-kontra di masyarakat terkait isu tersebut. Dia lagi-lagi menekankan korelasi hasil survei poltracking itu dengan harapan agar Jokowi kembali memimpin.

"Kita tau deras sekali pro kontra di masyarakat ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," katanya.

Sumber: detik

Foto: Mardani Ali Sera/Net