'Bikin DPR Cuma Layani Elit', Politikus Golkar Bongkar Boroknya Pemilu Proporsional Tertutup

Baca Juga

Isu bakal diberlakukannya kembali pemilu proporsional tertutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari kembali menambah daftar polemik Pemilu 2024.

Banyak pihak yang tak setuju dengan adanya wacana tersebut karena seolah memilih kucing di dalam karung. Hal ini juga dinyatakan oleh politikus Partai Golkar Nurson Wahid.

Menurut Nursron, pemilu harusnya mewakili kedaulatan rakyat sekaligus partai politik. Pemilu dengan proporsional tertutup malah bisa membuat anggota parlemen sibuk melayani elit politik, bukan rakyat yang memilih langsung.

"Kalau menggunakan proporsianal tertutup itu yang terjadi lobi pada elit, apakah tidak ada transaksianal? ya pasti ada tidak di semua partai tapi kebanyakan," ujar Nurson Wahid dalam perbincangannya di kanal YouTube Total Politik yang tayang Selasa (3/1/2023).

Diketahui bahwa masalah kapitalisasi politik dan money politik dijadikan alasan berembusnya isu kembali ke sistem proporsional tertutup.

"Orang mengatakan kalau terbuka money politik terhadap rakyat tapi kalau lewat tertutup memang tidak ada? sekarang kebalikan kalau menggunakan sistem tertutup anggota DPR sibuk melayani petinggi partai, enggak salah tapi harus seimbang harus melayani rakyat," tambahnya.

Sementara itu, proporsional terbuka sebenarnya sudah menjadi jalan tengah di mana membuka kedaulatan pada partai untuk mencalonkan sekaligus kedaulatan rakyat untuk memilih.

"Sistem pemilu proporsional terbuka ini adalah jalan tengah, jalan tengah apa untuk menjawab kedaulatan politik dan kedaulatan rakyat, jangan sampai kedaulatan rakyat dibonsai oleh kedaulatan partai," ujar Nurson.

"Dan sistem proporsional terbuka ini sudah menjawab dua-duanya," tambahnya.

Arti pemilu sistem proporsional tertutup

Mengutip penjelasan dari laman lembaga studi elektoral ACE Project, sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilu yang memberikan hak kepada rakyat untuk hanya memilih partai politik yang ia inginkan.

Kandidat atau tokoh politik tidak dapat dipilih secara individu oleh rakyat, melainkan partai politik sudah mempersiapkan nama kandidat yang akan terpilih bilamana partai memenangkan suara terbanyak.

Partai politik juga memilih calon mereka yang diusung ke kursi parlemen. Sesuai dengan namanya, sistem proporsional tertutup mengharuskan setiap partai politik untuk menyusun proporsi kandidat yang mengisi kursi pemerintahan.

Sumber: suara

Foto: Ilustrasi Pemilu/Net