Buruh Bersatu Tolak Perppu Ciptaker, Menteri Bahlil: Pemerintah Jalan Terus

Baca Juga

Penolakan kaum pekerja, buruh dan NGO terhadap Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), bakal mendapat perlawanan kuat. Pemerintah ngotot mempertahankannya.

Hal itu tercermin dari pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja, atau Perppu Cipta Kerja, sudah final.

Keputusan tersebut, Menurut Menteri Bahlil, memang tidak bisa memuskan seluruh masyarakat Indonesia, namun tujuannya baik. Demi kemajuan ekonomi Indonesia.

“Aku bingung sama orang-orang ini, belum baca sudah bilang enggak cocok. Maunya seperti apa. Yang namanya hidup,  kita tidak bisa memuaskan 100 persen manusia. Jadi, kita jangan pernah mengharapkan kesempurnaan terhadap diri manusia. Tapi ingatlah bahwa kita ini berpikir untuk kemajuan bangsa, untuk menciptakan lapangan kerja,” kata Menteri Bahlil dalam acara Economic Challenges: Ambisi Investasi Saat Resesi di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Menteri Bahlil mengatakan, penolakan terhadap Perppu Ciptaker, bukanlah hal yang tabu di negara demokrasi, seperti Indonesia. Namun, dia memastikan, pemerintah akan tetap maju dengan Perppu Ciptaker. Demi menjaga kondisi ekonomi Indonesia di tengah gejolak ketidakpastian global.

“Jadi kalau satu dua masih ngomel-ngomel terus, ya sudahlah karena ini negara demokrasi, biarkan sajalah. Kita tetap akan menuju terus karena menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, membawa ekonomi Indonesia baik, itulah tujuan pemerintah,” kata Menteri Bahlil.

Dia menyebut, UU Cipta Kerja sebelum dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat, dan diganti dengan Perppu Ciptaker, merupakan aksi berani Presiden Jokowi dalam melakukan reformasi regulasi. “Karena jujur saja, kita ini ahli bikin Undang-undang tapi paling tidak ahli dalam eksekusi Undang-undang. Makanya, 79 UU disimplifikasi yang namanya UU Omnibus Law, UU Cipta Kerja,” terang Menteri Bahlil.

Meski kemudian UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, Bahlil menyebut capaian peningkatan investasi di Indonesia beberapa waktu terakhir pun tidak terlepas dari dampak UU Cipta Kerja yang sempat terimplementasi.

“Peningkatan investasi kita dari Rp700 triliun, menjadi Rp817 triliun, sekarang Insha Allah bisa mencapai Rp1.200 triliun, itu dampak dari UU Cipta Kerja,” kata Menteri Bahlil.

Pemerintah menargetkan realisasi investasi pada tahun 2022 mencapai Rp1.200 triliun. Ada pun pada 2023 target realisasi investasi naik lagi mencapai Rp1.400 triliun.

Sumber: inilah

Foto: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tegaskan sikap peemerintah tetap jalankan Perppu Cipta Kerja, Jakarta, Rabu (11/1/2023). (Foto: Antara).