Catatan Awal Tahun Guru Besar, Ketimpangan Ekonomi Era Jokowi Melebar

Para guru besar dari berbagai kampus memberikan catatan awal tahun tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk sektor ekonomi, ada sejumlah catatan hitam yang perlu diperbaiki. Kalau rapor, nilainya merah.

Guru Besar ekonomi politik dari IPB University, Prof Didin S Damanhuri menilai, pertumbuhan ekonomi di era Presiden Jokowi tidak berkualitas sama sekali. Karena, tidak banyak menyerap tenaga kerja, tak mampu mengurangi kemiskinan, gagal meningkatkan kesejahteraan. “Yang bertumbuh pesat malah ketimpangan ekonomi,” papar Prof Didin dalam catatan awal tahun yang digelar Universitas Paramadina secara hibrid di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Sejak era reformasi, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berada di level 5 persen. Tahun lalu, bahkan bisa mengungguli negara maju. “Tapi sayangnya, pertumbuhan ekonomi itu lebih terakumulasi pada 20 persen kelompok terkaya dan mengorbankan 40 persen kelompok termiskin,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, investasi di sektor jasa yang padat modal, terus mengecil. Demikian pula sektor manufaktur dan pertanian yang padat karya, semakin banyak yang mati.

“Trade off antara Pertumbuhan dengan Pemerataan. Hal ini karena makin terjadi “supremasi swasta” di atas peran negara sebagai dampak swastanisasi. Hal yang kebablasan sejak reformasi ketika IMF lebih menekankan peran swasta yang besar. Kesejahteraan masyarakat seakan dikorbankan karena mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi,” bebernya.

Suka atau tidak, kata dia, demokrasi politik terus merosot, semakin menjauh dari demokrasi ekonomi. Parameternya, The Economist Intelligence Unit (EIU) menyatakan, indeks demokrasi terus merosot sejak 2016. Maka substansi demokratisasi ekonomi (pemerataan) semakin jauh. “Angka multidimensional poverty index (MPI) kita menunjukkan kemerosotan tingkat kesejahteraan rakyat. Coba dicek ke BI, pemilik rekening bank yang di atas Rp5 miliar atau Rp100 miliar naik. Sedangkan yang di bawah Rp5 miliar, turun,” ungkap Prof Didin.

Sumber: inilah

Foto: Guru Besar ekonomi politik dari IPB University, Prof Didin S Damanhuri/Net