Ganggu Pertahanan dan Keamanan Negara, Jokowi Diminta Moratorium TKA dan Perusahaan Nikel China

Baca Juga

Bentrokan antara pekerja warga negara Indonesia dengan tenaga kerja asing asal China (TKA) dinilai mengganggu pertahanan dan keamanan negara. LKBH Makassar atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar meminta Presiden Jokowi moratorium TKA dan perusahaan nikel China.

"Jangan dianggap remeh, apa yang terjadi di Morowali bentrok fisik TKI dan TKA China itu sudah mengganggu instabilitas negara dari sektor pertahanan dan keamanan negara. Karena kuat dugaan negara China tidak akan tinggal diam," ungkap Muhammad Sirul Haq, Direktur LKBH Makassar, saat menghadiri pembacaan putusan pra peradilan nomor 33/2022 di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa, 17 Januari 2023.

Bentrok di PT GNI Morowali telah mengakibatkan kematian TKI dan TKA. Jelas pemerintah China akan meminta keterangan resmi dari pemerintah Indonesia. Terkait matinya warga negara mereka, ditambah sentimen ras yang menyebar dan isu TKA China yang juga merupakan tentara China.

"Mana tau kita, bahwa TKA China itu juga merupakan tentara aktif yang ditugaskan oleh negara China daratan, apalagi melihat investasi besar-besaran mereka untuk mendirikan perusahaan tambang nikel memang butuh keamanan," tambah Muhammad Sirul Haq.

Moratorium penting guna menghindari bentrok susulan, isu pertahanan keamanan negara adalah nomor satu di atas segalanya. Tim investigasi perlu diturunkan lebih mendalam mengupas kejadian lapangan dan menganalisa dampak keamanan dan pertahanan negara.

"Moratorium ini, dengan alasan pertahanan keamanan negara, stop dulu semua kegiatan tambang nikel di Morowali, turunkan tim independen sebab jika dibiarkan ini akan jadi ledakan yang lebih besar dan sangat potensial menyebabkan kerusuhan yang lebih besar," tambah Muhammad Sirul Haq.

Muhammad Sirul Haq menambahkan, jika pemerintahan Jokowi tidak melakukan moratorium maka kuat dugaan Jokowi harus bertanggung jawab secara hukum dan HAM terhadap keamanan warga negara Indonesia dan konstalasi keamanan pertahanan negara yang terjadi bentrok dengan negara asing dan warga negara asing.

"Jangan dianggap remeh, apalagi Jokowi tidak transparan dari memaparkan perusahan dan pekerja asing di Indonesia khususnya nikel Morowali," ujar Muhammad Sirul Haq.

Diakhir keterangannya, Muhammad Sirul Haq menilai pertahanan keamanan negara lebih penting dari investasi nikel China di Indonesia dan TKA asing. Karena tidak juga memiliki andil besar dalam melunasi hutang negara Indonesia.

Sumber: suara

Foto: Muhammad Sirul Haq, Direktur LKBH Makassar [SuaraSulsel.id/Istimewa]