Hasto Hembuskan Lagi Isu Reshuffle, Demokrat: PDIP Jangan Intervensi Jokowi

Demokrat menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang kembali menggaungkan isu reshuffle kabinet. Jangan sampai timbul kesan Partai NasDem sedang dikucilkan oleh PDIP, lantaran mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai PDIP terlalu mencampuri urusan perombakan kabinet. Ia menegaskan, permasalahan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden dan telah diatur secara konstitusional.

Menurutnya posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hanya sebagai kader partai kerap dimanfaatkan untuk menekan mantan Wali Kota Solo itu.

Semestinya sebagai partai pengusung, PDIP lebih peka dalam menjaga kehormatan Jokowi yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Untuk sekadar mengkonsultasikan, iya, tetapi mengintervensi terlalu jauh yang publik kemudian membaca ini sebagai bentuk subordinasi terhadap Presiden, yang selama ini juga publik mengetahui bahwa pak Jokowi sering kali disampaikan sebagai petugas partai, tentu ini salah konteks,” ujarnya kepada inilah.com, di Jakarta, Minggu (29/1/2023).

Ia turut mengingatkan PDIP untuk jangan mencoba menafikan jasa NasDem dalam mendukung Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019. Menurutnya, partai besutan Surya Paloh itu komitmen ingin kawal pemerintahan hingga akhir periode.

Terkait isu pengucilan NasDem karena mendukung Anies, Kamhar mencoba berpikir positif. Ia yakin antara reshuffle dan deklarasi tidak ada kaitan, seraya mengingatkan bahwa keputusan NasDem merupakan sebuah hak politik yang harus dihormati.

“Karena koalisi NasDem dengan pemerintah dan koalisi yang ada pada saat ini di jokowi kan koalisi tahun 2019-2024. Untuk agenda selanjutnya, NasDem sendiri telah dari awal mendeklarasikan Anies dan ini pilihan politik, sah-sah saja,” tandasnya

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kebiasaan Jokowi sebelum ambil keputusan penting, seperti reshuffle kabinet, akan bertemu dan melakukan pemberitahuan terlebih dulu.

Pernyataan Hasto ini menyiratkan adanya pembahasan perombakan kabinet saat pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh, beberapa waktu lalu.

“Ya bagi Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan-keputusan penting, itu kan juga melakukan dialog, pemberitahuan, misalnya akan ada reshuffle itu kan ada pemberitahuan. Tetapi pertemuan dengan Bapak Surya Paloh ya bagaimana pertemuan dengan ketua umum parpol yang lain,” tutur Hasto kepada wartawan, di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Sumber: inilah

Foto: Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani/Net