Mahfud MD Bantah Intervensi KPU Loloskan Partai Gelora, 'Tidak Ada Itu'

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengadukan dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR.

Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif Negrit Hadar Nafis Gumay menyebut ada dugaan KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) membantu meloloskan Partai Gelora. Hadar mengatakan, dalam sebuah percakapan ada arahan dari Istana melalui Mendagri Tito Karnavian hingga Menkopolhukam Mahfud MD.

Menanggapi itu, Mahfud menegaskan tidak ada intervensi yang dilakukan pemerintah ke KPU untuk meloloskan partai peserta pemilu.

"Tak ada itu. Mestinya dicek dulu," kata Mahfud melalui tulisannya di Instagram, Jumat (13/1).

Mahfud mengakui pernah mengontak KPU pada 10 November 2022. Namun, Mahfud mengontak Sekjen KPU Bernard untuk menegur KPU, bukan untuk minta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu.

"Waktu itu saya 'menegur' agar KPU berlaku profesional karena sudah ramai beredar isu bahwa di KPU ada pesanan-pesanan dari kekuatan luar. Ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal," ungkapnya.

Atas dasar itu, Mahfud menghubungi Sekjen KPU dan mengingatkan KPU untuk berlaku profesional dan tidak menerima pesanan dari luar. Setelah itu, Mahfud bertemu Ketua KPU Hasyim Asy'ari di salah satu acara TV.

"Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelepon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil. Itu saya lakukan yakni mengingatkan KPU agar profesional. Tidak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU," tuturnya.

"Saya juga masih punya SMS dan data komunikasi saya dengan Sekjen KPU tanggal 10 November 2022 itu. Sebab setelah saya telepon dia mengirim data hasil verifikasi," lanjutnya.

Mahfud menyayangkan Hadar yang tidak melakukan konfirmasi dulu.

"Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu kepada saya. Jangan sampai ada orang yang memberi info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi," pungkasnya.

Sumber: kumparan

Foto: Menkopolhukam Mahfud MD/Net