Mahfud Md: Catat! 2024 Pasti Ada yang Tuding KPU Curang

Baca Juga

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut akan selalu ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Mahfud bahkan menyebut pada 2024 nanti pasti akan ada pihak menuding KPU curang menjalankan Pemilu 2024.

"Nah pemilu curang? Iya. Sekarang selama era reformasi pemilu masih curang, cuma beda, meskipun tadi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibanding negara lain tapi apakah pemilu tidak curang? Curang. Cuma kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu, kalau sekarang yang curang itu antarpemain, partai politik melawan partai politik, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi," kata Mahfud Md dalam pidatonya di acara Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina dalam siaran virtual, Selasa (10/1/2023).

Mahfud mengatakan pasti akan ada yang menuding KPU curang di Pemilu 2024 mendatang. Dia juga bicara 72 anggota DPR terpilih saat dirinya masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) akhirnya dibatalkan lantaran terbukti curang.

"Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina, catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan, padahal itu curangnya di bawah, dan waktu saya jadi Ketua MK dulu 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 1999 saya batalkan karena memang curang," ujarnya.

Dia mengatakan kecurangan dalam pemilu juga akan terjadi dalam pemilihan presiden (pilpres). Menurutnya, jika menunggu pemilu bersih, maka pelaksanaan pemilu itu tidak akan selesai.

"Pilpres apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah bukan kontestan bukan pemerintah, di bawah dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di pilpres itu kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10 ribu suara, terbukti, yang satunya curang juga 5 ribu suara, apakah pemilu batal? Nggak bisa, kalau menunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan kecurangan yang muncul dalam pemilu harus dibawa ke pengadilan sesuai hukum pidana yang berlaku. Dia mencontohkan sekecil apapun angka kecurangan itu, tetap harus diselesaikan secara hukum.

"Oleh sebab itu yang curang-curang itu diselesaikan melalui hukum pidana, sudah ada hukum pidana. Hukum tata negaranya jalan, sejauh ya sejauh kemenangan dan kekalahan itu tidak signifikan. Kalau saya bersaing, saya jadi capres, Pak Didik jadi capres, Pak Didik menang dengan 5 juta lalu saya bilang Pak Didik curang, bawa ke pengadilan terbukti 500 ribu dia curang, tetap menang dia, karena 500 ribu ini kalau diberikan ke saya tetap kalah 4 juta saya. Tapi apakah yang curang 500 ribu itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana, nah saudara sekalian, kalau bicara pemilu curang tetap ada kecurangan tapi secara horizontal tidak vertikal," lanjut Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut hubungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk pembangunan bangsa tengah dalam kondisi tidak baik. Dia menyebut korupsi justru lahir dari politisi yang dipilih secara demokratis.

"Saudara kalau kita ingin menjawab dulu substansi dan topik ini, maka ingin saya sampaikan secara jujur, dan mengajak kita mencari jalan keluar, bahwa demokrasi dan tata kelola pemerintahan sekarang ini hubungannya tidak sedang baik-baik saja, dalam arti tidak selalu demokrasi itu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Kenapa? Sulitnya di mana? Karena tampaknya kita ini sedang dan sering terjebak pada konfigurasi politik yang dibangun secara demokratis. Konfigurasi politik yang lahir secara demokratis di negara kita ini tidak selalu kondusif untuk pembangunan bahkan dalam hal-hal tertentu menghambat transformasi pemerintahan yang baik," tutur Mahfud.

"Misalnya apa? Korupsi itu lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis dan jalan untuk membuat korupsi terkadang diperoleh secara demokratis. Kaget? Ya nggak apa-apa kaget," sambungnya.

Sumber: detik

Foto: Menko Polhukam Mahfud Md/Net