Muhammadiyah Usulkan Dua Alternatif Sistem Pemilu Atasi Kanibalisme Politik

Mencuatnya kontroversi uji materi atas UU Pemilu terkait penerapan sistem proporsional terbuka pada Pileg 2024 menjadi şorotan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menilai sistem pemilu proporsional terbuka yang kini diterapkan sarat masalah, sehingga perlu dievaluasi. Muhammadiyah menawarkan dua opsi sistem pemilu alternatif.

“Sistem proporsional terbuka menimbulkan praktik politik uang, hingga persaingan tidak sehat antara para calon anggota legislatif, Akibatnya, tak jarang kualitas anggota legislatif yang terpilih tidak ideal dan buruk,” kata Mu’ti dalam keterangannya di Magelang, Jateng, dikutip Senin (2/1/2023).

Menurut dia, masyarakat cenderung memilih figur yang populer dan bermodal, sehingga kekuatan uang terasa begitu dominan. Mu’ti juga berpandangan sistem proporsional terbuka menjadikan peran partai politik melemah karena tidak bisa menominasikan kadernya untuk menjadi anggota legislatif.

“Selain itu, polarisasi politik yang sangat serius. Persaingan menimbulkan politik identitas, yang kadang-kadang dilandasi sentimen-sentimen primordial, baik primordialisme keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan,” ungkapnya.

Sebagai solusi menggantikan sistem yang dia istilahkan sebagai ‘kanibalisme politik’ itu, Mu’ti mengatakan Muhammadiyah menawarkan dua opsi sistem pemilu alternatif.

Pertama, sistem proporsional tertutup. Sistem ini membuat pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat.

“Misalnya, partai politik dapat satu kursi. Maka, yang jadi otomatis (kandidat) nomor 1. Sehingga, mereka (kandidat lain) yang di (nomor urut) bawahnya tidak akan memaksa diri untuk jadi (anggota legislatif),” terangnya.

Kedua, sistem proporsional terbuka-terbatas. Sistem ini, kata dia menetapkan kandidat terpilih mengikuti perolehan suara.

Sebagai contoh, dari sejumlah kandidat dalam satu partai politik, calon terpilih adalah yang suaranya memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP).

Usulan terkait sistem proporsional tertutup ini menurutnya juga telah disampaikan Muhammadiyah sejak Tanwir Muhammadiyah 2014 di Samarinda.

Sumber: inilah

Foto: Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti/Net