Orang Miskin Dilarang Sakit COVID-19, Pemerintah Ogah Biayai Vaksin dan Pengobatan

Baca Juga

Tahun ini, pemerintah lepas tangan terhadap penderita Corona atau COVID-19. Tak ada anggaran untuk vaksin atau pembiayaan pasien COVID-19. Bagi yang tak mampu sebaiknya jaga kesehatan agar tak terkena.

Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bahwa belanja negara di APBN 2023 sebesar Rp3.061 triliun. Turun dibandingkan realisasi belanja 2022 sebesar Rp3.090,8 triliun. Karena, tahun ini, pemerintah tak lagi menanggung biaya vaksin dan pengobatan pasien COVID-19.

“Ini karena semua belanjanya dinormalized, tetapi sebetulnya turunnya enggak jauh amat. Belanja kita yang naik hampir Rp1.000 triliun (sejak pandemi) tetap di situ. Lah kalau kita sudah tidak mengeluarkan untuk vaksin, tidak merawat pasien, uangnya ke mana? Kan kayak gitu. Karena uang total belanjanya tetap di Rp3.000 triliun, tapi sekarang kita gak mengeluarkan untuk vaksin dan pembayaran pasien Covid-19,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Dia menambahkan, uang untuk subsidi BBM di tahun 2022 sebesar Rp555 triliun semuanya merupakan belanja supporting. Sehingga di tahun 2023 ini harga BBM cenderung turun, namun tetap punya ruangan fiskal yang cukup. “Memang, ketidakpastian yang ada adalah dari sisi penerimaan negara yaitu harga-harga komoditas dan prospek perekonomian global,” katanya.

Untuk 2023, pihaknya akan tetap mengalokasikan belanja negara untuk pendidikan sebesar Rp612,2 triliun, kesehatan (mayoritas non-Covid-19) Rp178,7 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, ketahanan energi (termasuk subsidi) Rp341,3 triliun, infrastruktur Rp392,1 triliun, serta pertahanan dan keamanan Rp316,9 triliun.

“Pak Menkes sekarang bicaranya soal kanker serviks, stunting, tuberculosis, karena itu adalah situasi tantangan kesehatan yang masih harus kita perhatikan. Perlindungan sosial ini cukup tebal, dan sebetulnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, anggaran ketahanan pangan juga lebih tinggi dari dua tahun terakhir,” ucapnya.

Maka dari itu, APBN tetap fleksibel dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Sehingga, diharapkan di tahun 2023 Indonesia tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. “Kita tetap optimis, menjaga stabilitas tetapi juga mengurangi kesenjangan,” tuturnya.

Sumber: inilah

Foto: Tangkapan layar - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam "BRI Micro Finance Outlook 2023" yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis (26/1/2022). (Foto: Antara).