Partai Buruh Minta Kader Lawan Perppu Ciptaker, Negara Disebut Agen ‘Outsourcing’

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan partainya untuk melawan dan melakukan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dalam kampanye menuju Pemilu 2024.

Said Iqbal juga meminta kader dan simpatisan untuk tak sungkan melakukan lobi, konsolidasi, hingga aksi untuk menolak Perppu Cipta Kerja.

“Isu jangka pendek Partai Buruh, menolak isi Perppu nomor 2/2022, akan dibahas selain berkampanye, Partai Buruh memerintahkan seluruh simpatisan dan kader di seluruh Indonesia melawan isi Perppu nomor 2/2022 tentang Omnibus Cipta Kerja. Ada lobi, aksi, dan konsolidasi, ini isu utamanya Partai Buruh dalam jangka pendek,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers Rakernas Partai Buruh di Jakarta, Minggu (15/1/2023).

Menurutnya, Partai Buruh menekankan kekeliruan yang dilakukan pemerintah dalam Perppu Cipta Kerja. Sebab, negara atau pemerintah dinilai menjadi agen outsourcing atau penyedia layanan jasa tenaga kerja yang direkrut dari pihak ketiga, yang menentukan nasib masyarakat kelas pekerja.

“Partai Buruh dihidupkan kembali karena persoalan Omnibus, lawan, bagaimana mungkin negara jadi agen outsourcing, jelas itu pasal Perppu kalau UU nomor 13 outsourcing dilarang. Dia boleh terhadap pengecualian ada lima yaitu catering, security, driver, cleaning service, dan jasa penunjang perminyakan,” jelasnya.

Namun, lanjut Said Iqbal, dalam Perppu nomor 2/2022, outsourcing justru diperbolehkan dan penentuannya berada di tangan pemerintah, sehingga Partai Buruh menilai pemerintah sebagai agen outsourcing.

“Dalam perppu, outsourcing boleh. Kan anehnya, yang menentukan boleh atau tidaknya outsourcing negara, negara jadi agen outsourcing,” ungkap dia.

Untuk itu, Partai Buruh akan menjadikan perlawanan Perppu nomor 2/2022 sebagai tagline perlawanan dalam kampanye menuju Pemilu 2024. Sebab, lakon pemerintah yang menjadi agen outsourcing ditentang Partai Buruh.

“Ini keajaiban ke-11 setelah Candi Borobudur. Jelas, yang menentukan boleh atau tidaknya adalah pemerintah. Jahat benar. Omnibus Law, tagline perlawanannya Partai Buruh,” tegas Said Iqbal.

Sumber: inilah

Foto: Presiden Partai Buruh, Siad Iqbal saat memperjuangkan kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta sebesar 10,55 persen, di Jakarta, Rabu (23/11/2022). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan)