Rawannya Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Deretan Kasus Korupsi Tingkat Desa Ini Buktinya

Baca Juga

Para kepala desa (kades) melakukan aksi demo untuk meminta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Namun, menurut Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr Adam Muhshi, hal itu justru rawan terjadi tindak pidana korupsi karena terlalu lama.

Di sisi lain, berdasarkan data KPK, tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia dalam periode 2012 hingga 2021. Dalam periode ini dilaporkan sebanyak 686 kades terjerat tindak pidana tersebut.

Dari catatan itu, hanya ada segelintir kasus korupsi oleh para kepala desa atau kades yang diberitakan di berbagai portal media. Berikut daftar selengkapnya yang berhasil Suara.com rangkum.

Kades Karanglewas

Seorang mantan Kepala Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berinisial K ditangkap tim Satreskrim Polresta Banyumas. Ia melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai kades periode 2016-2019 dengan kerugian mencapai Rp622,2 juta.

Kades Desa Lau

Mantan Kepala Desa Lau, Kudus, Jawa Tengah, HS, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana desa pada tahun anggaran 2018/2019. Akibatnya, negara mengalami kerugian mencapai Rp1,8 miliar.

Kades Sungai Sipai

Kepala Desa Sungai Sipai, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, AB, terjerat kasus korupsi dana denas 2018. Ia diketahui menggelapkan uang sebesar Rp412,5 juta. Ia sempat menjadi buron, namun akhirnya ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Banjar, pada Selasa (9/3/2021).

Kades Rajadatu

Mantan Kepala Desa Rajadatu berinisial YS sempat terancam hukuman penjara seumur hidup atas dugaan korupsi dana desa dan bantuan APBD. Ia diduga menggelapkan dana sebesar Rp256 juta pada April-Desember 2018.

Kades Sempol

Kepala Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Hartono dijebloskan ke penjara pada 202 lalu. Hukuman itu dijatuhkan karena dirinya terbukti melakukan korupsi dana desa (DD) hingga negara merugi sekitar Rp 500 juta.

Kades Koto Duo Baru

Pria berinisial RP yang merupakan Kepala Desa Koto Duo Baru di Kabupaten Kerinci, Jambi, ditahan pada 2021 lalu. Ia saat itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana desa mencapai Rp758 juta untuk tahun anggaran 2018-2019.

Kades Bulungihit

Sarpin yang saat itu menjabat Kepala Desa Bulungihit, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara ditangkap. Ia merupakan tersangka kasus korupsi pengelolaan APBD tahun anggaran 2016-2019 dengan kerugian mencapai Rp 960 juta.

Setelah berkali-kali mangkir di tiap panggilan dari pihak kepolisian, akhirnya Sarpin ditangkap pada Senin (23/11/2020) petang. Ia digeruduk polisi di Desa Siberida, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Kades Slamparejo

Eks Kepala Desa Slamparejo, Malang, Jawa Timur, Gaguk Setiawan, ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) pada September 2020 lalu. Ia disebut telah merugikan negara sebanyak Rp609,3 juta.

Tindakan tersebut dilakukan Gaguk saat masih menjabat sebagai Kades Slamparejo pada tahun 2017 sampai 2018. Akibat perbuatannya itu, ia menerima hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Ditambah denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Aksi Demo Kepala Desa

Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berkerumun di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023) sejak pukul 06.00 WIB. Hal ini membuat jalanan sekitar sana menjadi macet.

Mereka diketahui tengah melakukan aksi demo. Sebelumnya, para kepala desa ini juga berunjuk rasa di lokasi yang sama pada Selasa (17/1/2023) untuk menuntut masa jabatan kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

Sumber: suara

Foto: PP Papdesi menggelar aksi unjuk rasa menuntut perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun di Depan Gedung DPR/MPR Jakarta pada Selasa (17/1/2023). [Suara.com/Novian]