Refly Harun Pernah Sarankan Pemilu Gunakan Sistem Campuran, Apa Itu?

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan pernah mengusulkan sistem pemilihan umum atau pemilu di Indonesia agar menggunakan sistem mixed member proportional atau sistem campuran. Hal tersebut dia sampaikan melalui kanal Youtube-nya, Jumat, 30 Desember 2022. Bagaimana cara kerja sistem tersebut?

Menurut Refly Harun, sistem campuran merupakan sistem pemilihan umum yang menggabungkan antara dua sistem pemilu yang dikenal di dunia, yaitu sistem mayoritarian atau single district dan sistem proporsional tertutup.

"Proporsionalnya, misalnya, proporsional nasional. Jadi ketua atau aktivis partai bisa masuk, tetapi tetap ada upaya meloloskan diri pada parliamentary treshold. Mereka tidak bisa berleha leha, karena kalau tidak lolos parliamentary treshold, partai itu tak bisa kirm wakil ke parlemen," jelas Refly.

Refly menyatakan setiap sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Proporsional terbuka membuat rakyat memilih secara langsung calon pilihan mereka, tetapi kecurangan makin tinggi karena biaya dan unit perhitungan makin banyak.

Sementara itu, proporsional tertutup lebih sederhana karena unit perhitungan lebih sedikit. Namun, partai politik (parpol) dapat menyetir siapa yang lolos dan tidak lolos. Sebab, urutan pilihan didasarkan pada urutan proprosional yang diajukan setiap parpol.

Refly megatakan sebagian anggota parlemen tidak menyetujui sistem proporsional tertutup karena sistem ini hanya menjadikan calon legislatif sebagai kuda tunggangan. Mereka yang mendapatkan nomor urut bawah hampir dapat dipastikan tidak akan mendapat kursi.

Meskipun begitu, Refly Harun menekankan tidak ada sistem pemilu yang mutlak benar atau baik, tetapi tergantung kebutuhan. Ia menekankan untuk mehami sistem pemilu itu seperti apa, jangan sampai terkecoh pada pilihan antara proporsional terbuka atau proporsional tertutup.

Refly Harun mengatakan sistem pemilu yang semakin kompleks membuka lebih besar kemungkinan kecurangan. "Yang paling penting adalah pemilu itu jujur dan adil," kata dia.

Sumber: tempo

Foto: Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun/Net