Selain Gelora, 3 Partai Diduga 'Diloloskan' KPU untuk Pemilu 2024, Refly: Tidak Hanya Sekedar Isu...

Baca Juga

Pengamat politik Refly Harun mengungkapkan sejumlah partai politik (parpol) yang diduga diloloskan KPU sebagai peserta di Pemilu 2024, termasuk Partai Gelora.

Meskipun verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 telah dilaksanakan, namun masih menyisakan persoalan kecurangan, yang terbaru terkait Partai Gelora.

"Soal verifikasi partai politik yang walaupun sudah lewat masih menyisakan persoalan-persoalan, antara lain persoalan yang terkait dengan Partai Gelora," ucap Refly Harun.

Partai Ummat sebelumnya sempat heboh karena tidak lolos di proses verifikasi faktual KPU, namun kemudian lolos, Refly Harun menduga bahwa mereka diloloskan juga.

"Dan tentu saja Partai Ummat sudah lolos ya setelah dilakukan verifikasi ulang dan semacam bentuk komprominya adalah Partai Ummat lolos, diloloskan juga atau 'lolos' juga," bebernya.

Selanjutnya ada dua partai lain selain Partai Ummat dan Partai Gelora yang diduga diloloskan, yaitu Partai Kebangikitan Nusantara (PKN) dan Partai Garuda.

"Sementara ada partai-partai lain yang dari awal memang didorong untuk diloloskan, disebut-sebut Gelora, sebelumnya disebut-sebut juga ada Partai Garuda, kemudian juga ada partainya Anas Urbaningrum," ungkapnya.

Namun isu tentang Partai Gelora, PKN, dan Partai Garuda diloloskan bukan hanya sekadar gosip saja, karena sampai dipaparkan kepada Komisi II DPR oleh Hadar Nafis Gumay dari Network For Democrazy and Electoral Integrity (Netgrit).

"Jadi itu gosip dan isunya, tetapi tentu tidak hanya sekedar isu karena Koalisi Masyarakat Pemilu Bersih yang diwakili oleh Hadar Nafis Gumay mantan anggota KPU itu sudah memaparkan hal tersebut di komisi II DPR," ucap Refly Harun.

"Walaupun kemudian ketika menyinggung soal istana dan lain sebagainya sidang diminta tertutup, tetapi semua sudah memberitakan, termasuk media-media," tandasnya dikutip NewsWorthy dari YouTube Refly Harun, Kamis (12/1).

Sumber: wartaekonomi

Foto: Pengamat politik Refly Harun/Net