Sodorkan 4 Bidang ini, Refly Harun: Menurut Saya, Jokowi Gagal dalam 8 Tahun Terakhir

Baca Juga

Ahli hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal menjalankan 4 bidang ini selama masa pemerintahannya.

Refly Harun menyampaikan ini berdasarkan pendapat pribadinya, bahwa Jokowi gagal dalam bidang terkait dengan konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Berpotensi Menjadi Capres 2024, Ini Penyebab Ganjar Harus Lebih Dikritik Dibanding Anies

Ia berharap agar presiden setelah Jokowi tidak gagal dalam bidang tersebut, termasuk jika Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terpilih di Pilpres 2024.

"Dan mudah-mudahan tidak diulangi oleh presiden berikutnya, termasuk Ganjar andai-andai, yaitu soal yang terkait dengan konstitusi, demokrasi, hak asasi, dan pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Refly Harun pun menjelaskan kegagalan Jokowi dalam 4 bidang ini. Pertama tentang Demokrasi yang seolah jalan ditempat dan tidak ada progresnya.

"Jadi 4 si ini menurut saya Jokowi gagal dalam 8 tahun terakhir. Demokrasi tidak berkembang, bahkan cenderung stagnan, bahkan regresif," ucapnya dikutip NewsWorthy dari YouTube Refly Harun, Selasa (3/1).

Kedua adalah HAM yang seolah tidak melindungi nyawa manusia dan menyebabkan proses keadilan tidak cukup memberikan dampak bagi korban. Ketiga, konstitusi yang seakan tidak lagi dihormati, seperti aturan presidential threshold 20 persen.

"Hak asasi manusia tidak terlindungi, nyawa manusia melayang tanpa proses memberikan keadilan yang cukup, kemudian konstitusi tidak dihormati dengan aturan-aturan semacam presidential threshold, misalnya," kata Refly Harun.

Keempat, pemberantasan korupsi yang semakin lemah, karena KPK menjadi lembaga yang bisa disetir, bahkan dari proses rekrutmennya telah tampak.

"Dan terakhir pemberantasan korupsi bukan tambah hebat, tapi tambah lemah, dengan pelemahan KPK. Jadi KPK menjadi lembaga yang mudah dikontrol dan diombang-ambingkan oleh kekuatan di luar KPK itu sendiri, dan itu dimulai dari soal rekrutmennya," tandasnya.

Sumber: wartaekonomi

Foto: Ahli hukum tata negara Refly Harun/Net