Anak Buah Menkeu: RI Bakal Tarik Utang Rp 696 T di 2023

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat kebutuhan pembiayaan utang pada tahun ini mencapai Rp 696,4 triliun.

Dirjen DJPPR Suminto mengungkapkan sumber pembiayaan utang tadi dari sisi komposisi terdiri dari, 90%-95% akan dipenuhi melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) dan sisanya 5%-10% akan pengadaan utang baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.

"Untuk SBN sendiri antara 69-70% akan kami penuhi dengan SBN domestik non ritel, 10-15% melalui SBN ritel dan 13-16% melalui SBN valas," kata Suminto dalam RDP dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/2/2023).

DJPPR menekankan bahwa pihaknya terus melakukan pendalaman pasar SBN domestik dan perluasan basis investor menuju kemandirian pembiayaan melalui peningkatan penerbitan SBN ritel.

Optimalisasi SBN ritel ini diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar keuangan domestik dalam menciptakan kemandirian pembiayaan.

Sementara itu, penerbitan SBN valas dilakukan sebagai pelengkap dalam menghindari crowding out effect dan menjaga cadangan devisa.

Sementara itu, pengadaan utang terdiri dari pinjaman program sebanyak 4-6%. Adapun pinjaman proyek luar negeri jumlahnya mencapai Rp 32,6 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 3,5 triliun.

DJPPR menegaskan pinjaman luar negeri tersebut dioptimalkan sebagai kerangka fleksibilitas pembiayaan utang.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Suminto (Tangkapan layar Youtube Komisi XI DPR RI Channel)