Banjir Kontroversi Terpa BRIN, Anggaran Bengkak Tapi Minim Kemajuan Riset

Baca Juga

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini tengah dibanjiri oleh segudang kontroversi. Sang Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko baru-baru ini menerima dampak dari banjir kontroversi yang menerpa lembaga pimpinannya itu. Ia bahkan terancam dicopot dari jabatannya.

DPR RI merekomendasikan ke Jokowi agar Handoko segera dilepas dari jabatan prestisiusnya itu gegara tak mampu membendung isu-isu yang kini tengah mendera BRIN.

"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti kepala BRIN RI mengingat berbagai persoalan yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto membaca hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kepala BRIN pada Senin (30/1/2023).

Lantas, apa saja kontroversi BRIN yang bikin DPR sampai-sampai mendesak sang presiden agar Handoko turun jabatan?

Problem soal anggaran

Salah satu titik permasalahan utama yang mendera BRIN adalah soal tingginya anggaran program riset.

Hal tersebut turut disoroti oleh Anggota Komisi VII DPR Fraksi NasDem Rudi Hartono Bangun yang turut mempertanyakan tingginya pagu riset BRIN.

"Saya mau bertanya, pertama tentang pagu anggaran. Saya baca di halaman dua, total pagu BRIN ini Rp 6,3 triliun, ya Pak Handoko, ya. Terdiri dari urusan operasional Rp 4 triliun, PNBP Rp 1,99 miliar, BLU Rp 1,43 miliar, dan loan artinya pinjaman ya Pak. 435 ini Bapak minjamkan ke orang gitu kan?," sindir Rudi.

Sorotan yang sama juga turut dikemukakan Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS.

"Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi Rp 24 triliun, adanya kurang lebih hanya Rp 6 sampai Rp 7 triliun, padahal semua lembaga sudah melebur," ujarnya.

Bikin Susi Pudjiastuti nangis gegara hentikan sistem peringatan tsunami

Beberapa waktu yang lalu, pihak BRIN menghentikan sistem peringatan tsunami. Langkah tersebut membuat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti 'menangis'.

"(Emoji menangis)," tulis Susi di akun Twitter resminya seperti dikutip Suara.com, Kamis (2/2/2023).

Cuitan susi juga mendulang reaksi senada dari warganet yang menyayangkan langkah BRIN itu.

"Kalau sistem early warning tsunami di Indonesia masih ada kekurangan, seharusnya diberikan dukungan untuk terus diperbaiki. Bukan program pengembangan dan pemeliharaannya dihentikan," kritik warganet.

Kualitas riset minim, kontroversi segudang

Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali menilai bahwa BRIN kini menunjukkan kinerja yang minim dalam bidang riset namun selalu saja mendulang kontroversi.

"Kami menilai hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN. Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,” ujar Syaikhul dalam keterangan persnya, Rabu (1/2/2023).

Dinilai salah prediksi badai

Sebelum ribut-ribut soal anggaran dengan DPR, ulah seorang peneliti klimatologi BRIN juga sempat memupuk kepanikan di tengah publik. Sebab peneliti tersebut sempat mencuit melalui akun Twitter bahwa daerah Jabodetabek akan didera banjir.

Kesalahan sang peneliti sontak mengundang kritik dari anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto yang juga menyoroti problem ini.

"Apa kewenangannya? Saya tahu BRIN melakukan study early warning system dengan bantuan Jerman, data-data itu kuat. Tapi yang berhak menyampaikan ke publik itu BMKG," ujar Mulyanto.

"Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detail pada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu," sambungnya.

Sumber: suara

Foto: Pelantikan Dewan Pengarah BRIN/Net