Cerita di Balik 7 Poin Perjanjian Prabowo dan Anies-Sandi di 2017

Baca Juga

Janji politik Anies Baswedan mencuat ke publik dalam waktu berdekatan. Salah satunya berkaitan dengan perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat momen Pilkada DKI Jakarta 2017.

Perjanjian itu disampaikan langsung oleh Waketum Partai Gerindra Fadli Zon. Dia mengaku yang menulis perjanjian tersebut.

"Kebetulan saya mendraft, saya menulis," kata Fadli, kepada wartawan, di DPP Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

Dia membeberkan ada 7 poin perjanjian yang diteken antara Prabowo, Anies, dan Sandiaga Uno. Dia menyebut perjanjian itu berkaitan dengan Pilkada 2017.

"Ada 7 poin. Kalau itu urusannya, urusan Pilkada," kata Fadli.

Fadli mengaku hanya mengetahui perjanjian antara Anies dan Prabowo soal Pilkada DKI lalu. Namun dia menyebut itu bukan berkaitan dengan utang Anies ke Sandiaga sebesar Rp 50 miliar.

"Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain termasuk terkait dengan keuangan saya tidak tahu," ucap Fadli.

Perjanjian antara Prabowo dan Anies ini terkait pemilihan presiden (pilpres). Fadli menekankan lagi dia yang mendraft perjanjian itu.

"Yang saya tahu pada waktu awal itu saya yang mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI," paparnya.

Sandiaga Buka Suara

Perjanjian itu juga ternyata tidak dibantah oleh Sandiaga Uno. Dia bahkan menegaskan masih menjalankan perjanjian itu sampai saat ini.

Sandiaga menyampaikan perjanjian itu diteken pada September 2016 lalu, malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu, kata dia, diteken di atas materai.

Sandiaga menyebut perjanjian kala itu memang dibutuhkan. Sebab, saat itu dinilai harus ada kesepakatan untuk mengatur langkah-langkah ke depan usai Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan. Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," ujarnya.

Lebih lanjut Sandiaga mengatakan perjanjian dengan Prabowo dan Anies hingga saat ini juga masih berlaku. Menurutnya, perjanjian itu akan terus berlaku sampai diakhiri oleh ketiga pihak.

Saat ditanya apakah salah satu isi perjanjian itu adalah bahwa Anies tidak boleh maju sebagai calon presiden, Sandiaga meminta untuk mengecek langsung isi perjanjian tersebut ke pihak yang memegang salinannya.

"Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," kata dia.

Sumber: detik

Foto: Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno/Net