Disenggol Bawaslu soal Politik Identitas, Begini Respons Menohok Partai Ummat

Baca Juga

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan menegur keras Partai Ummat terkait pernyataan politik identitas. Bawaslu mengklaim punya concern yang sama agar tak menggunakan politik identitas menuju 2024.

Menanggapi itu, Juru Bicara sekaligus Ketua DPP Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menilai Bawaslu mungkin mendapat sumber informasi yang keliru. Dia mengatakan Bawaslu tak perlu menegur pihaknya.

Menurut Mustofa, Partai Ummat siap ke Bawaslu jika diperlukan untuk menjelaskan maksud politik identitas. 

"Sejak Partai Ummat berdiri sampai saat ini sepertinya Partai Ummat tidak pernah mengajak kampanye di masjid. Tapi, Partai Ummat mengajak jemaah Partai Ummat untuk memamurkan masjid masing-masing," kata Mustofa saat dikonfirmasi VIVA, Senin malam, 20 Februari 2023.

Dia mengatakan jangan sampai, akibat isu politik identitas yang sesat, menyebabkan semua orang jadi keliru. Ia menekankan pihaknya taat aturan. 

"Jadi, Partai Ummat didirikan bukan untuk melanggar aturan. Sedangkan aturan soal kampanye sangat jelas. Bahwa kampanye dilarang di dua tempat. Yakni di masjid dan sekolah," jelas Mustofa.

Pun, dia menekankan pihaknya taat aturan dan tak akan melawan regulasi aturan kampanye. Ia mengatakan Partai Ummat adalah orang-orang yang beradab dan punya dedikasi serta berpendidikan. 

"Kalau meramaikan masjid, itu jelas kewajiban setiap Muslim, termasuk kader  Partai Ummat. Memang itu kewajiban. Tapi, bukan dengan menggelar kampanye," ujarnya.

Kata dia, Partai Ummat sudah paham bedanya politik provokasi dan politik gagasan. Pun, Mustofa juga menyinggung istilah politik persatuan dengan politik segregasi. 

"Yang kita gagas adalah masjid menjadi fungsi sebagaimana mestinya. Selain tempat ibadah, juga pusat pertukaran pikiran yang membangun ummat, termasuk pikiran dan gagasan politik yang sehat dan mengedukasi," ujarnya.

Menurutnya, masjid bisa jadi pendidikan politik dengan  menggagas politik Islam, hingga diskusi politik beradab.  

"Pendidikan politik untuk jemaah ya boleh-boleh saja. Memang dulu Rasulullah juga melakukannya. Intinya, di negara mayoritas Muslim, jangan menakuti orang Islam dengan memanfaatkan momen pemilu," tuturnya.

Lebih lanjut, dia heran dengan oomngan Bawaslu yang dinilai tak nyambung dengan pernyataan Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi saat Rakernas. Mustofa mempertanyakan sumber Bawaslu yang menyebut Partai Ummat melakukan politik identitas dengan berkampanye di masjid. 

Dia mengatakan agar ada informasi Bawaslu yang keliru maka pihaknya siap datang jika diperlukan untuk beri penjelasan. 

"Kita akan dengan senang hati datang ke Bawaslu untuk menjelaskan secara langsung. Apa yang telah kami sampaikan dalam Rakernas terkait Politik Identitas dan perjuangan politik dari masjid," ujar Mustofa.

Sebelumnya, Bawaslu siap menegur keras Partai Ummat terkait pernyataan soal politik identitas. Ketua Bawaslu Rahmad Bagja mengingatkan agar semua pihak mesti punya concern bersama agar tak menggunakan politik identitas.

"Kami protes keras, kami akan tegur pihak yang bersangkutan kalau ngomong seperti itu. Kita punya keprihatinan bersama, kita punya concern bersama untuk tidak menggunakan politisasi identitas," kata Rahmat Bagja Senin, 20 Februari 2023.

Bagja mengatakan, parpol agar tak melakukan politik identitas saat pelaksanaan Pemilu 2024. Dia menyampaikan demikian karena Indonesia merupakan negara mayoritas berpenduduk Islam terbesar.

Bagja mencemaskan jika mengusung politik identitas maka akan membuat repot ke depan. 

"Jangan seperti itu. ada ruang publik, ruang publik dan demokrasi, ini kan kesepakatan bersama. Dalam UUD bahwa republik ini didirikan atas 5 agama yang diakui atau keyakinan yang ada di republik ini. Kemudian, saling meniadakan identitas yang lain, jadi persoalan," ujar Bagja.

Sumber: viva

Foto: Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amein Rais. (tengah) dan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi. Sumber : VIVA.co.id/Andrew Tito