DPR Ungkap Anggaran Janggal Biaya Haji, Ini Sorotannya

Baca Juga

Rapat antara pemerintah dengan Komisi VIII DPR, Rabu (8/2) mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pembiayaan haji di Indonesia. Mulai dari pengantaran stiker, wrapping kursi roda, pengadaan gelang jemaah, sampai biaya perawatan mobil di wisma haji. Rapat itu belum menyimpulkan besaran biaya yang ditanggung jemaah tahun ini.

Sejumlah komponen pembiayaan yang janggal itu diantaranya disampaikan Abdul Wachid, anggota Komisi VIII DPR dari Partai Gerindra. Sorotan tersebut dia sampaikan setelah Panja Biaya Haji DPR melakukan kunjungan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu. ’’Bukan kami umrah atau jalan-jalan. Kami blusukan,’’ katanya.

Wachid mengatakan dari dokumen yang dia dapat di Kemenag, ada komponen biaya pelayanan dan pengantaran stiker yang mencapai Rp 800 juta. Lalu, juga ada biaya wrapping (membungkus) kursi roda jamaah Rp 270 juta.

Yang tidak kalah signifikan lagi adalah biaya pemeliharaan kendaraan di kantor misi atau wisma haji Rp 6 miliar. ’’Ini tolong angka-angka ini,’’ katanya.

Kemudian dia juga menyampaikan hasil blusukan di Saudi menemukan fakta bahwa rata-rata biaya hotel 3.200 riyal sampai 3.500 riyal. ’’Kenapa diajukan 4.600 riyal,’’ katanya. Wachid menuturkan acuan usulan Kemenag dalam misi haji 2023 merujuk pada 2022. Skema itu menurut dia tidak tepat. Karena haji 2022 masih di tengah pandemi dan jemaahnya separuh.

Dia juga mengatakan, biaya katering jemaah yang terlalu mahal. Yaitu mencapai 18 riyal setiap porsinya. Dia bersama rekannya mendapatkan makanan 15 riyal yang cukup untuk untuk makan berdua. Karena sudah ada dua potong lauk komplit dengan sayurannya.

Untuk itu, Partai Gerindra di DPR mengusulkan Kemenag tidak perlu menyediakan katering. Sebaliknya, uang makan diberikan kepada jemaah. Supaya jemaah mencari makan sendiri. Atau membawa bekal olahan ringan dari tanah air. Dengan skema ini, bisa memberdayakan para mukimin yang ada di Makkah atau Madinah.

Wachid juga menyoroti biaya gelang haji yang terlalu mahal. Dia mengatakan industri pembuatan gelang haji ada di tanah kelahirannya. Dia mengecek ke perajinnya langsung, ternyata hanya Rp 5.000 per biji. Tetapi, di usulan atau tender Kemenag, gelang haji harga Rp 30 ribu per biji. Ditambah, biaya arsir Rp 5.000/gelang. Dia mengatakan jika merujuk patokan harga Kemenag, gelang haji bisa menghabiskan anggaran Rp 7 miliar. Dia menegaskan Kemenag jangan menjadikan penyelenggaran haji 2022 sebagai acuan. Karena sekarang sudah kembali normal.

Sorotan lainnya disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Dia mengatakan Kemenag tidak perlu lagi menyewa hotel di kawasan Misfalah. Karena hotel-hotel di Misfalah, Makkah kecil-kecil. ’’Bahkan ada hotel yang dibuat satu kloter saja tidak cukup,’’ tuturnya.

Dia juga menekankan biaya katering. Marwan mengatakan dengan jumlah jemaah yang kembali normal, harga katering bisa dinego supaya lebih rendah lagi. Marwan bahkan mengatakan pengadaan makanan berat untuk sarapan itu mubadzir. Karena jarang dimakan oleh jemaah. Jemaah biasanya memilih berlama-lama di Masjidilharam, mulai subuh hingga siang bahkan sampai dzuhur.

Politisi PKB itu mengatakan sejumlah hotel juga siap menyediakan paket sewa termasuk bus. Dengan demikian tidak perlu lagi ada bus salawat. Kalaupun tetap ada bus salawat, jumlahnya bisa dikurangi. Karena sudah ada layanan antar jemput dari hotel.

Kemudian soal lama tinggal, Marwan mengatakan harus bisa dikurangi. Dia mengatakan sudah melakukan simulasi, durasi berhaji cukup 30 hari saja. Perinciannya adalah sembilan hari di Madinah. Kemudian enam hari di Arafah, Mudzalifah, dan Mina. Kemudian 15 hari di Makkah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief belum bisa berkomentar banyak soal temuan harga-harga komponen haji yang tidak wajar itu. ’’Nanti saja,’’ katanya saat dikonfirmasi.

Sumber: jawapos

Foto: Kepala pelaksana badan pengelola keuangan haji (bppkh) falul imansyah (tengah) dalam rapat kerja dengan komisi VIII DPR, Rabu (8/2). (Hendra Eka/ Jawa Pos)