Heru Budi Anggap Pendatang di Jakarta Sebagai Beban, Beda Kelas dengan Anies!

Pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyebut pendatang di DKI Jakarta akan menambah beban APBD.

Ia pun langsung membandingkannya dengan Anies Baswedan yang menyebut bahwa semua orang berhak ke Jakarta.

Baca Juga: Heru Soroti Perpindahan Penduduk ke DKI Membebani APBD, Pengamat Beberkan Kondisi di Luar Jakarta: Makin Susah

"Anies mengusung visi kesetaraan, setiap anak bangsa punya hak & kesempatan yang sama," ucap Eko dilansir NewsWorthy dari akun Twitter pribadinya, Senin (6/2/2023).

Eko menambahkan bahwa sosok Heru yang juga Kasetpres itu tentu beda kelas dengan Anies Baswedan.

"Beda kelas dengan Heru yang anggap pendatang sebagai beban, silahkan rakyat menilai," imbuh Eko.

Sebelumnya Heru Budi menyoroti peningkatan angka perpindahan penduduk berpenghasilan rendah ke Ibu Kota. Heru memandang kondisi ini dapat membebani APBD DKI Jakarta.

"Sedikit saya sampaikan kalau data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduknya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," kata Heru Budi pada Minggu (5/2/2023).

Heru mencontohkan salah satu rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta yang mayoritas melayani pendatang dari luar Jakarta. Kondisi inilah yang dinilai Heru membebani APBD DKI, mengingat RSUD menerima pendanaan dari kas daerah.

"Artinya apa? Pemda DKI akan menjadi beban. Contohnya ternyata masih banyak warga DKI yang butuh perawatan di RS tersebut. Karena mereka dari berbagai penjuru, dan wajar secara aturan boleh dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, RSnya bagus, AC, di tempat lain dia tidak temukan itu," ujarnya.

"Kami Pemda DKI tidak bisa melarang. Tapi ke depan APBD DKI akan terbebani. Contoh RS Pasming harus dibesarkan, Pemda DKI berkewajiban menambah tempat tidur," imbuhnya.

Atas hal inilah, Heru meminta agar Ketua RW aktif mencermati proses perpindahan penduduk dari satu daerah ke DKI Jakarta. Sekalipun mekanismenya tak lagi membutuhkan surat pengantar dari RW untuk mengurus dokumen kependudukan.

"Walau pun di dalam Perpres ataupun Permendagri para RW, perpindahan penduduk manakala sudah tidak diperlukan rekomendasi. Tetapi hari ini saya minta Pak Walkot pak RW tetap perhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain," pungkasnya.

Anies mengusung visi kesetaraan, setiap anak bangsa punya hak & kesempatan yang sama..

Beda kelas dg Heru yang anggap pendatang sbg beban, silahkan rakyat menilai!! pic.twitter.com/ucp4mhieqO
— 🄴🄺🄾 🅆🄸🄳🄾🄳🄾 (@ekowboy2) February 6, 2023