Heru Sebut Pendatang Berpenghasilan Rendah Bebani APBD, Said Didu: Ada yang Sedang Adu Rakyat Nih

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti pernyatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyebut masyarakat pendatang dengan berpenghasilan rendah akan membebani APBD.

Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyindir Heru Budi yang dianggap kerap mengadu rakyat.

"Ada yang sedang mengadu rakyat nih," ucap Said Didu dikutip NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Rabu (8/2).

Sementara itu, Heru Budi blak-blakan meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga penduduk yang datang ke Jakarta.

Diketahui, saat ini jadi perbincangan publik lantaran Heru Budi menilai peningkatan angka perpindahan penduduk berpenghasilan rendah justru membebani APBD DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Heru saat menghadiri acara guyub bersama Ketua RW se-Jakarta Selatan di Bellagio Boutique Hotel, Minggu (5/2).

Sebagai salah satu contohnya yaitu fasilitas rumah sakit umum daerah atau RSUD di Jakarta yang mayoritas malah melayani pendatang dari luar kota.

Fenomena tersebut dinilai Heru Budi membebani APBD DKI Jakarta karena pendanaan RSUD berasal dari kas daerah. Oleh karena itu, Heru mengimbau para Ketua RW aktif mencermati proses perpindahan penduduk dari satu daerah ke DKI Jakarta.

"Hari ini saya minta Pak Walkot pak RW tetap memperhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain," tutur Heru Budi dikutip dari Viva.

Heru Budi pun menyebut data per Februari 2023, bahwa perpindahan penduduk didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, ia tidak bisa menyampaikan data itu secara gamblang. Hanya saja, kata dia, data akan dipaparkan saat rapat pimpinan dengan TNI dan Polri.

"Sedikit saya sampaikan kalau data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduknya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat. Nanti saya sampaikan masalah ini secara detail saat rapat pimpinan dengan jajaran TNI dan Polri," tutur Heru Budi.

Sebagai contoh, kata Heru, saat berkunjung ke Rumah Sakit Pasar Minggu, Jakarta Selatan itu setidaknya 14 pasien sedang ditangani dalam satu kamar. Sedangkan, 9 orang pasien diantaranya berasal dari luar Jakarta.

"Saya tidak sebutkan kotanya. Sisanya adalah warga DKI. Artinya apa? Pemda DKI akan menjadi beban," tegas Heru Budi.

"Karena mereka dari berbagai penjuru, dan wajar secara aturan boleh dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, rumah sakitnya bagus, AC, di tempat lain dia tidak temukan itu," tandasnya.

Sumber: wartaekonomi

Foto: Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu/Net