LP3ES Bongkar Berbagai “Ritual” Jelang Pemilu yang Bisa Bahayakan Demokrasi

Baca Juga

Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES serta Dewan Pakar Continuum, Wijayanto mengungkap beberapa ritual yang dapat membahayakan demokrasi, hal itu di paparkan dalam diskusi virtual “Dinamika Politik Menuju 2024 APA KATA BIG DATA?”.

“Dalam struktur kekuasaan yang oligarkis, kita khawatir pemilu 2024 hanya akan menjadi ajang sirkulasi kekuasaan di antara elit oligarki yang memunggungi demokrasi di satu sisi, dan mengabaikan warga negara dalam kebijakan-kebijakan mereka di sisi lain. Dengan demikian, pemilu hanya menjadi ritual yang tidak bermakna bagi upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia,” kata Wijayanto, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima hajinews.id, Ahad (5/2/2023).

Menurut penelitian big data LP3ES dan Continuum, menjelang Pilpres ada berbagai “ritual” yang bisa membahayakan demokrasi, di anataranya, perpanjangan masa jabatan kades, penundaan pemilu, politik dinasti, kredibilitas KPU dan kemunduran demokrasi. Hal ini katanya Wijayanto, menunjukkan bahwa menjelang pemilu, upaya untuk menciderai demokrasi terus dilakukan dan pemilu terancam hanya menjadi ritual hampa tanpa makna.

Wijayanto menyebut jika perpanjangan kades dilakukan, maka bukan tak mungkin akan ada perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan kades kedok tunda Pemilu bahkan menjadi topik paling dominan dengan 35,8% perbincangan.

“Jadi kalau kades bisa diperpanjang, ya presiden bisa diperpanjang. kira-kira begitu,” turut Wijayanto.

Akan tetapi, Wijayanto juga menyebut ada satu hal menarik bahwa ternyata masyarakat sangat kritis atas berbagai upaya untuk menggembosi demokrasi di atas terbukti dari sentimen sangat negatif yang rata-rata mencapai 95% dari publik Indonesia.

“Ke depan, masyarakat perlu terus mengawal jalannya politik dan tetap kritis pada berbagai upaya untuk membajak demokrasi. Selain itu, elit politik perlu mulai mengisi ruang publik dengan wacana yang lebih substantiv untuk demokrasi. Sudah saatnya berhenti melakukan pembusukan demokrasi, dan menggantinya dengan menghadirkan masalah-masalah bangsa di ruang publik, seperti: kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, korupsi, represi terhadap kebebasan berekspresi, pembatasan kebebasan akademik, rendahnya lierasi digital dan banyak lainnya untuk dicarikan jalan keluarnya,” katanya.

Lima Masalah yang Dapat Menggiring ‘Demokrasi Masuk Jurang’

Pendiri Continuum Bigdata Center, Didik J Rachbini

Sementara itu, Pendiri Continuum Bigdata Center, Didik J Rachbini, menyebut ada lima masalah yang dapat menggiring ‘demokrasi masuk jurang’ yakni, perpanjangan masa jabatan kades, penundaan pemilu, kredibilitas KPU, politik dinasti, dan kemunduran demokrasi.

Wacana penundaan pemilu ini disampaikan dari mulai tokoh politik tingkat tinggi sampai ke kalangan buzzer.

Didik menyebut upaya penundaan Pemilu sudah diutarakan menteri di kabinet Jokowi sejak lama.

“Sebelum tunda pemilu, menteri-menteri kanan kirinya orang-orang partai politik itu sudah menyuarakan 3 periode. Dengan alasan bahwa presiden yang ada sekarang itu baik dan bagus,” terang Didik.

Didik menilai wacana tersebut dikeluarkan untuk menguji respons dari publik. Didik lantas menyinggung peran PDIP dalam menyudahi rencana 3 periode.

Didik menilai PDIP berada di garda terdepan menolak wacana presiden 3 periode.

“Itu sebenarnya pertama melakukan tes gelombang rakyat suka atau tidak suka, nyatanya gelombang rakyat tidak suka. Dan juga PDIP berada di depan untuk menolak ini. Kalau PDIP tidak menolak, kemungkinan ini jadi karena 80% daripada DPR dan MPR itu sudah dikuasai oleh pemerintah, nggak ada oposisi,” imbuhnya.

Sumber: hajinews

Foto: LP3ES Bongkar Berbagai “Ritual” Jelang Pemilu yang Bisa Bahayakan Demokrasi