MUI Persilakan Ijtima Ulama untuk Politik Praktis: Tapi Jangan Digunakan untuk Menyerang hingga Merendahkan

Baca Juga

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menilai tak masalah jika ada partai politik atau pelaku politik memanfaatkan landasan agama misalnya dengan menggelar Ijtima Ulama untuk politik praktis menentukan calon pemimpin.

Hal itu disampaikan Cholil saat ditanya oleh awak media dalam kesempatan atau acara Ijtima Ulama PKB di Provinsi DKI Jakarta di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

"Politik praktis enggak jelek ya, kan kita enggak bisa menghindari politik, kita menentukan Gubernur pakai politik, menentukan presiden pakai politik," kata Cholil.

"Yang tidak boleh adalah menjadikan isu agama untuk memukul agama lain, untuk mukul RAS lain," sambungnya.

Cholil menjelaskan, memang agama digunakan untuk spirit bersama-sama membangun bangsa. Hal itu jelas ada dalam sila pertama dari Pancasila.

"Jadi kalau dipolitisi dalam arti agama sebagai landasan oleh partai politik saya kira baik," tuturnya.

Meski demikian, Cholil menyampaikan ada hal yang tak boleh dalam menggelar Ijtima Ulama yakni dimanfaatlan untuk menyerang, dalam artian menyerang agama lain atau menjelekan kelompok tertentu.

"Kalau sampai disalahgunakan seperti itu kami juga akan menolak adanya Ijtima ulama, seperti yang tadi disampaikan istilah Ijtima ulama kan dilanjutkan oleh MUI pertama kali, istilah itu kemudian dipakai dengan yang lain," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sepanjang digunakan untuk hal yang positif, Ijtima Ulama boleh saja dilaksanakan atau digelar.

"Sepanjang itu digunakan positif, ya boleh saja, yang tidak boleh adalah digunakan untuk memukul, menghalang, menghina dan merendahkan kelompok lain," pungkasnya.

Ijtima Ulama

Sebelumnya, Ijtima Ulama Nusantara PKB telah menyepakati beberapa poin. Salah satunya ialah memberikan mandat kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi pemimpin nasional 2024.

Mandat itu tercantum dalam poin ketiga hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara. Diketahui Ijtima Ulama Nusantara sebelumnya diselenggarakan PKB pada 13-14 Januari 2023 di Hotel Millenium, Jakarta.

"Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangakan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024," bunyi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara dari keterangan tertulis, Senin (16/1/2023).

Selain memberikan mandat tersebut, Ijtima sekaligus memberikan Cak Imin hak untuk mengambil keputusan terkait PKB.

"Dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB," lanjut bunyi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara poin ketiga.

Berikut kesepakatan lengkap yang menjadi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara:

1.Menjadikan Ijtima Ulama Nusantara ini sebagai forum silaturahmi para ulama, baik kyai dan maupun nyai, yang concern terhadap politik kebangsaan untuk terus berperan mengedukasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Ijtima Ulama Nusantara meminta DPP PKB agar menyerukan kepada seluruh kepengurusan tanfidziah dari mulai pusat sampai ke daerah untuk melakukan komunikasi yang unstensif dengan dewan syuro, termasuk memfasilitasi dewan syuro melaksanakan kegiatan yang serupa dengan Ijtima Ulama Nusantara ini sehingga seluruh kebijakan dan produk perjuangan dari PKB bisa tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat.

3. Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangakan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024, dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB.

4. Ijtima Ulama Nusantara juga meminta seluruh pengurus dan kader PKB untuk terus menguatkan komitmen kebangsaan dengan memasang lambang Garuda Pancasila di rumah-rumah kader dan simpatisan PKB.

5. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata kelola sumber kekayaan negara yang berkeadilan dengan berbagai cara, di antaranya:

a. transparansi pengelolaan keuangan negara;

b. mencegah munculnya oligarki baru;

c. merumuskan kebijakan terkait penghematan dan pencegahan terjadinya pemborosan penggunaan uang negara;

d. mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi di tahun tahun mendatang.

6. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan mencegah terjadinya politik uang.

7. Mendorong para ulama, kiai, dan pimpinan pesantren khususnya dari kalangan NU untuk mengentaskan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga lembaga pendidikan khususnya keagamaan, dan berupaya memberikan keadilan sebaik baiknya kepada korban kekerasan dengan memfasilitasi pendampingan dan sarana pemulihan korban.

8. Ijtjma Ulama Nusantara mendorong peningkatan peran perempuan di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, juga termasuk pada bidang politik. Para kiai dan ibu nyai yang terlibat dalam Ijtima Ulama Nusantara ini akan menjadi corong bicara dalam mengawal isu-isu kesetaran gender serta pengentasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

9. Ijtima Ulama Nusantara menjadikan semua ulama, baik para kiai dan bu nyai yang untuk menjadi juru kampanye nasional PKB dan Gus Muhaimin. Serta melakukan silaturahmi dan komunikasi yang intensif dengan semua kalangan baik Pengurus NU, Jamiyyah Thoriqoh, ketua Adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang plural dan beragam.

Sumber: suara

Foto: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis/Net