Nyebrang Jembatan & Jalan Raya Disuruh Bayar, Pengamat Sindir Heru Budi: Kebijakan kok Seperti Berbisnis dengan Rakyat

Baca Juga

Pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat menyoroti kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik dan tarif untuk melewati Skywalk atau jembatan penyebrangan.

Dia menyebut, Heru dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti berbisnis dengan rakyat.

Menurut dia, harusnya Heru Budi berempati dengan kondisi rakyat, khususnya Jakarta.

"Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono semestinya memahami bahwa kebijakan publik harus menyentuh kepentingan rakyat dan berempati dengan kondisi rakyat," ucapnya dikutip dari keterangannya, Rabu (8/2/2023).

Ekonom ini menyebut ketika sebuah kebijakan yang diikuti dengan membuat masyarakat harus membayar, tentu hal itu membuat pemerintah yang berbisnis dengan rakyat.

"Jika berbagai fasilitas publik seperti penggunaan jalan harus selalu menggunakan solusi berbayar maka kebijakan tersebut seperti berbisnis dengan rakyat," ungkapnya.

Achmad Nur Hidayat juga menyebut bahwa kebijakan Heru Budi Hartono yang tidak pro rakyat.

Belakangan sedang ramai diperbincangkan dan dikhawatirkan publik yaitu penerapan ERP yang berbayar dan penerapan tarif Rp3.500 untuk yang melewati Skywalk di Kebayoran Lama.

Ia tegas menyebut kebijakan itu akan membuat rakyat kecil akan terpinggirkan.

"Dengan kebijakan-kebijakan semacam itu membuat DKI Jakarta bukan tempat yang membahagiakan untuk tinggal, rakyat kecil akan semakin termarginalkan," ucapnya.

Ekonom ini menambahkan bahwa bila semua berbayar maka yang bisa menikmati fasilitas publik hanya orang kaya.

"Yang pada akhirnya fasilitas publik hanya dapat dinikmati atau dimanfaatkan sepenuhnya hanya oleh orang-orang kaya/punya uang," pungkasnya.

Sumber: populis

Foto: