Saiful Anam: Kaesang Mulai Sebar Stigma bahwa Dinasti Politik Itu Lumrah

Keluarga Presiden Joko Widodo dianggap menyetujui dinasti politik, setelah Kaesang Pangarep menyadari bahwa kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, tidak akan terpilih sebagai Walikota Solo jika bukan karena faktor orang tuanya yang presiden.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi video berdurasi 1 menit 24 detik yang memperlihatkan Kaesang bersama komedian, Mohammed Yusran Farid Alkatiri alias Mamat Alkatiri, Bang Ijal, dan Muhammad Rizki Rakelna alias Rigen.

"Saya lihat, Mamat Alkatiri saja paham, apalagi masyarakat yang mulai melek politik. Publik tidak dapat dibodohi dengan adanya dinasti politik Jokowi," tutur Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/2).

Apalagi, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, Kaesang mengamini bahwa bila Gibran bukan anak Presiden Jokowi, tidak mungkin mendapatkan suara hingga 90 persen.

"Publik melihat bahwa Kaesang pun sadar bila bukan anak presiden, tidak mungkin Gibran mendapatkan dukungan suara signifikan pada Pilkada, dan akhirnya menjabat Walikota Solo," kata Saiful.

Terlebih sikap Kaesang yang tertawa saat Mamat menyatakan agar dimaklumi jika publik menyatakan bahwa dinasti politik, itu menunjukkan dan menguatkan bahwa keluarga Jokowi setuju terhadap adanya dinasti politik.

"Bisa jadi ini awal pertunjukan Kaesang untuk melengkapi kiprah keluarga Jokowi pada panggung dinasti politik di Indonesia. Saya kira, meski dalam suasana bercanda, apa yang disampaikan Gibran merupakan pintu masuk sebagai penyempurna dirinya di kancah panggung dinasti politik di Indonesia," papar Saiful.

Dia menduga, pada akhirnya Kaesang juga akan terjun ke politik dan mendapat jabatan pada 2024. Entah sebagai anggota DPR RI, atau justru menggantikan Gibran sebagai Walikota Solo.

"Kaesang sudah ancang-ancang untuk 2024 dan mulai menyebar stigma bahwa dinasti politik adalah hal yang lumrah dan biasa. Ini berbahaya bagi perkembangan demokrasi, di mana pada akhirnya panggung politik hanya dikuasai segelintir keturunan trah tertentu," pungkasnya.

Sumber: rmol

Foto: Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net