Tak Hadiri Rapat, DPR Sentil KSAD, Jenderal Dudung Diminta Hormati Lembaga Legislatif

Baca Juga

Jenderal Dudung Abdurachman lagi-lagi tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP), bersama Komisi I DPR dan TNI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD) itu tidak hadir tanpa komunikasi.

Atas sikap Jenderal Dudung tersebut, Anggota  Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono mengungkapkan kekecewaannya.

Ia mengatakan, Dudung harus menghormati lembaga legislasi lantaran tidak hadir tanpa komunikasi.

Adapun RDP kali ini membahas mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini di Papua.

Bukan cuma itu, pembahasan RDP kali ini membahas mengenai pemenuhan kebutuhan alutsista TNI

"Jadi agar perhatian buat  KSAD bisa saling menghormati, menghormati Komisi I agar kita pun bisa lebih menghormati  Kepala Staf Angkatan Darat. Karena kita amat menghormati  TNI AD secara keseluruhan," ujar Dave Laksono dalam RDP bersama TNI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Dave pun meminta agar RDP pembahasan terkait Papua tetap dilanjutkan, meskipun tanpa Jenderal Dudung.

Rapat itu dilanjutkan karena Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan kepala staf lainnya telah hadir.

"Berhubung sudah ada Pak Panglima dan dua kepala staf lain, kalau kita hanya berpegang pada kepala staf tidak menghormati juga."

"Akan tetapi cukup menjadi catatan untuk ke depannya menjaga hubungan kerja kita."

"Biar gimanapun anggaran  TNI AD juga kita yang buat bersama-sama," tukas Dave.

Rapat Tertutup

 Komisi I DPR RI memutuskan menggelar rapat tertutup dengan TNI saat pembahasan situasi Papua dan alat utama sistem senjata (Alutsista) di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Adapun permintaan itu dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Awalnya, Yudo menuturkan bahwa nantinya dirinya berjanji bakal menjelaskan soal situasi Papua dan alutsista sesuai RDP bareng DPR telah selesai.

"Izin ibu ketua dan para anggota, kalau diizinkan tertutup. Nanti biar kami yang menjelaskan pada media di luar," ujar Yudo dalam RDP bareng  Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Mendengar hal itu, Ketua  Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyetujui rapat bersama TNI digelar secara tertutup.

Pasalnya, TNI lebih mengetahui alasan RDP untuk digelar secara terbuka atau tertutup.

"Tertutup ya? Kita dengarkan dari mitra karena beliau yang paling tahu isi yang akan dipaparkan," jawab Meutya.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Mapolda) baru di Koya Tengah, Jayapura, Provinsi Papua pada Minggu (8/1/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Yudo berbicara soal kedaulatan hingga komitmen dukungan TNI terhadap kemajuan Papua.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang yang harus terus didorong bersama.

Ia mengatakan hal tersebut menjadi tantangan karena kondisi geografis dan konektivitas di beberapa wilayah di Papua masih cukup menyulitkan.

Akan tetapi, kata dia, segenap pihak tidak boleh menyerah karena pembangunan juga merupakan peluang untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian di Papua.

“Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia, dan sebagai Panglima TNI saya ingin melihat langsung situasi dan kondisi serta permasalahan yang ada di lapangan,” kata Yudo dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Senin (9/1/2023).

Pembangunan Mapolda baru di Papua, kata dia, adalah salah satu dari sekian banyak upaya pemerintah untuk terus membangun Papua.

Gedung baru tersebut, kata Yudo, diharapkan mampu menimbulkan semangat baru dan kebanggaan, tidak hanya untuk anggota Polri yang berdinas di Polda Papua, namun juga untuk segenap masyarakat Papua.

“Pemerintah terus berupaya dan berkomitmen untuk membangun Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua,” kata Yudo.

Yudo mengatakan TNI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI akan siap melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

TNI, kata dia, akan membantu tugas pemerintah di daerah dan membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui operasi militer selain perang.

Yudo mengatakan pembangunan di Papua tidak bisa dilaksanakan hanya oleh satu instansi saja, diperlukan sinergi dan kerja sama dari seluruh stake holders terkait guna menyamakan persepsi dan menyatukan langkah.

“Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan komitmen TNI bahwa kami siap membantu Pemerintah Daerah dan Polri untuk memajukan Papua,” kata Yudo.

“Papua memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi daerah yang maju dengan syarat kita semua sebagai putra bangsa harus bersatu padu, untuk meningkatkan kualitas SDM, memastikan kedamaian dan stabilitas untuk pembangunan, serta mensejahterakan masyarakat. Mari kita bersinergi untuk negeri,” ujarnya.

Sumber: tribunnews

Foto: Jenderal Dudung Abdurachman/Net