Tawarkan Mindset Baru, Anies Klarifikasi Utang Rp 50 Miliar, Saya Tak Cari Uang di Pemerintahan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan klarifikasi soal utang Rp50 miliar. Anies menyebut utang tak harus dibayar karena mereka menang di Pilkada 2017.

Anies Baswedan membeberkan sebuah mindset baru dalam perpolitikan nasional untuk mengklarifikasi soal isu utang Rp 50 miliar ini.

Terutama terkait biaya kampanye yang selama ini membuat para calon yang bertarung dalam Pilkada terjerat balas budi.

Menurut Anies, utang tersebut telah selesai ketika dia dan Sandiaga Uno memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Anies pun menyampaikan sebuah mindset baru, bahwa dana kampanye yang digunakan seharusnya selesai ketika pasangan calon memenangkan Pilkada.

Bukan justru menjadi beban yang harus dilunasi ketika sudah menjadi pejabat pemerintahan.

“Ada yang ingin saya garis bawahi, kenapa kalau kalah malah bayar?” ujar Anies seperti dilihat Sabtu (11/2).

Hal ini diungkapkan Anies dalam sebuah video yang diunggah kanal YouTube Merry Riana, Jumat malam (10/2).

Kalau kalah, ucap Anies, maka dirinya akan berada di luar pemerintahan. Sehingga ia punya kesempatan untuk mencari uang guna mengembalikan utang. Bisa melalui bisnis atau usaha yang kemudian dilakukannya.

“Kalau saya menang, saya masuk di pemerintahan, saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Kalau tidak saya harus mengumpulkan uang untuk membayar utang,” jelasnya.

“Bukankah ini yang menjebak kita selama ini? Dengan praktik-praktik fund raising untuk biaya pilkada,” jelasnya.

“Kemarin sebaliknya, bila kalah saya di luar pemerintahan, sah dong cari uang, sah dong saya punya usaha,” tegasnya.

Nah, karena saat itu Anies memenangkan Pilkada 2017 dan masuk ke pemerintahan, tak ada keharusan untuk membayar utang yang digunakan untuk kampanye.

“Justru itulah dukungan untuk membawa Jakarta menjadi lebih baik. Itu mindset baru,” tuturnya.

Cuma, karena ada pihak lain yang mengungkap perjanjian utang tersebut, maka Anies pun harus menjelaskan kepada publik.

Anies memastikan dokumen perjanjian bisa dilihat kapan saja dibutuhkan.

“Saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini menjadi bahan referensi untuk dipikirkan, bahwa mendukung itu untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi. Untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilege-privilege,” kata Anies Baswedan.

Sumber: pojoksatu

Foto; Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ist)