4 Target Jokowi hingga 2024: Hapus Kemiskinan Ekstrem hingga Genjot Investasi

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap target-target ambisius yang ingin dikejar Jokowi hingga 2024 nanti. Suahasil mengatakan, Jokowi telah memberikan arahan tentang apa saja yang harus menjadi fokus pemerintah di tahun 2023-2024. Yang pertama adalah pengendalian inflasi.

"Artinya jaga harga, salah satu cara jaga harga adalah jaga ketersediaan produk dalam negeri, ketersediaan suplai dalam negeri, dari produksi indonesia sendiri maupun kalau diperlukan kita lakukan impor dalam jumlah terukur dan pada waktu yang tepat," kata Suahasil saat pembukaan Raker Kementerian Perdagangan Tahun 2023, Rabu (1/3).

Fokus kedua yang menjadi arahan Jokowi adalah penghapusan kemiskinan ekstrem. Jokowi menargetkan pada 2024 target kemiskinan ekstrem adalah 0 persen.

"Pada tahun 2022 kita masih memiliki (2 persen) dan kita ingin 2024 kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen," kata Suahasil.

Ketiga, Suahasil mengatakan bahwa Jokowi ingin stunting atau gizi buruk di Indonesia ditekan. Dia memaparkan, angka stunting di Indonesia pada 2022 mencapai 21,6 persen, angkanya jauh membaik dibanding 2014 sebesar 37 persen.

"Kita telah memiliki target pada 2024 stunting kita harus turun ke level 14 persen, dari 2022 lalu masih 21,6 persen. Ini sangat bisa kita lakukan dan harus bisa kita lakukan dengan melakukan refocusing dari berbagai sumber daya kita," ujarnya.

Terakhir, Jokowi ingin tahun 2023-2024 ini pemerintah fokus untuk meningkatkan investasi. Tahun ini target investasi pemerintah adalah Rp 1.400 triliun, dan menargetkan investasi Rp 1.650 triliun di 2024 nanti.

"Kita harus meneruskan, mengundang, meningkatkan investasi. Investasi adalah salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Kita harus berkolaborasi membangun iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar Indonesia di mata investor," pungkas Suahasil.

Sumber: kumparan

Foto: Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (28/2/2023). (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)