Ada Bohirnya! Aktor-Aktor Ini Mau Pemilu 2024 Ditunda karena Punya Banyak Kepentingan

Analis Politik Universitas Bakrie Muhammad Tri Andika menilai para pemain di balik didorongnya isu Pemilu 2024 ditunda punya banyak kepentingan.

Dalam analisanya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta Pemilu 2024 ditunda, senafas dengan diskursus tentang penundaan pemilu yang selama ini digelorakan sejumlah pihak.

"Kalau dilihat putusan pengadilan ini senafas dengan diskursus tentang penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden. Dan pasti ada pihak-pihak yang mengorkestrasi, ada dirijennya. Jadi kalau pakai cara ini gagal, pakai cara berikutnya dan sebagainya," kata dia di saluran Youtube AKI Pagi, Minggu (5/3/2023).

Tri Andika lantas menyinggung adanya bohir atau pihak yang mendanai langkah-langkah agar Pemilu 2024 ditunda. Kata dia, belum tentu aktor-aktor ini seorang diri. Melainkan bisa saja terdiri dari berbagai kelompok yang selalu coba melihat dinamika politik saat ini.

"Iyalah. Segala operasi politik kan pasti butuh biaya," tegas dia.

Dia turut menganalisa jika para aktor di balik didorongnya Pemilu 2024 ditunda belum tentu punya kepentingan jangka panjang, karena bisa saja menargetkan jangka menengah atau dan lain sebagainya.

"Aktornya bisa ada di dalam institusi negara, atau aktor di luar negara. Banyak orang selama ini menuduhkan apakah Istana? Apakah Presiden? Tak perlu sampai ke sana, karena interest menambah perpanjangan masa jabatan belum tentu interest Pak Jokowi, belum tentu juga interest Istana, atau belum tentu goalnya menginginkan Pemilu ditunda."

"Jangan-jangan cuma jangka menengah, demi kepentingan pragmatis, finansial misalnya, dan bukan semata-mata ingin menunda pemilu," beber dia.

Walau begitu, dia mengapresiasi langkah yang diambil Partai Prima dengan menggugat dan mengubah objek berbeda lewat PN Jakpus. Yang ditekankan di sini, dia lebih menyoroti bagaimana adanya masalah dalam putusan hakim.

Sebab secara subsstantif, telah menodai proses demokrasi yang sedang berjalan.

"Harusnya majelis hakim punya wisdom yang tinggi, harus melihat apakah implikasi politiknya sangat besar. Sebab kalau mengabaikan, ujung-ujungnya muncul ketidakpastian. Dan ongkos politiknya jadi makin luar biasa," kata dia.

Sumber: poskota

Foto: PN Jakpus perintahkan Pemilu 2024 ditunda. Foto: Ist.